APBD 2019 Disahkan, Bupati Jawab Strategi Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

0
457
BhasaFM
Paripurna DPRD SItubondo mengesahkan APBD 2019 (28/11) (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Rabu (28/11) siang kemarin. APBD 2019  sebesar 1 Triliun 685 Milyar 683 juta lebih. Sumber APBD  terbesar berasal dari dana perimbangan Pemerintah pusat  sebesar 1 triliun 274 milyar 91 juta lebih.

Sumber pendapatan lainnya terdiri dari PAD sebesar 189 miliar 329 juta lebih. Pajak daerah sebesar 38 milyar 449 juta lebih. Hasil retrebusi daerah sebesar 15 miliar 867 juta lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4 milyar 234 juta lebih, serta pendapatan lain yang sah sebesar 130 miliar 768 juta lebih.

Pendapatan APBD 1 Triliun 685 Milyar 683 juta lebih, tidak mencukupi membiayai belanja yang mencapai 1 Triliun 749 Miliar 683 juta lebih. APBD 2019 mengalami defisit 64 Milyar rupiah. Defisit ini  akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dana Silpa atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD 2018.

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, menjawab pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Situbondo yang menyoroti rendahnya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Dadang, potensi PBB 2019 sebesar 8 Miliar 227 juta lebih. Pemkab menargetkan penarikan PBB sebesar 4 Miliar 500 juta.

BACA JUGA :  Bupati Situbondo Turun Langsung Salurkan Bantuan Pupuk Urea Gratis

Dadang mengaku menyiapkan berbagai strategi penarikan PBB,  yaitu melibatkan Camat secara aktif membantu pemungutan pajak, serta memberikan insentif untuk memaksimalkan petugas penarikan PBB di setiap desa, mengingat terbatasnya tenaga di DPPKAD.

Dadang menambahkan, dirinya akan memerintahkan DPPKAD, agar terus memonitor penarikan PBB di Desa dan Kelurahan. Selain itu, perlu melakukan update data secara parsial terhadap objek pajak.

Lebih jauh Dadang Wigiarto menegaskan, sesuai tema pembangunan yaitu pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan, penggunaan APBD 2019 mendatang akan fokus pada lima program prioritas.

Dadang menjelaskan, lima program prioritas pembangunan terdiri dari peningkatan SDM dan pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi. Pemkab juga memprioritaskan  pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sektor wisata.

Selain itu kata Dadang, Pemkab akan melakukan pemantapan kemandirian pangan, melalui peningkatan  produktifitas pertanian dan perkebunan serta perikanan.