Situbondo-Belum jelasnya APBD 2021 membuat pemerintahan desa seperti terkatung-katung. Pemerintahan desa tak bisa berjalan efektif, karena memiliki anggaran operasional. Anggaran pengelolaan pemerintahan desa melekat pada nomeklatur Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah desa melalui Asosiasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), memita Bupati yang baru nanti, agar memisahkan Siltap atau penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari ADD.
Menurut Sekretaris APDESI Situbondo, Muhammad Syamsuri Abbas, pihaknya menginginkan Siltap itu menjadi honor rutin seperti PNS yang bisa dicairkan setiap bulan. Siltap bisa dipisahkan dari ADD melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Syamsuri yang juga Kades Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, berharap agar kepemimpinan Bupati Karna Suswandi bisa memisahkan Siltap dari ADD agar pemerintahan desa lebih efektif. Bagaimanapun belum terbayarnya gaji perangkat karena keterlambatan APBD, akan mempengaruhi efektifitas pemerintahan desa.
“Ini bergantung kemauan pak Bupati. Kalau Siltap tidak melekat di ADD maka Kades dan perangkat desa bisa gajian setiap bulan dan tak perlu menunggu pencairan ADD. Itu harapan kami,” terangnya, Senin, 15 Februari 2021.
Menurut Syamsuri, sebenarnya hampir setiap tahun pencairan ADD selalu terlambat. Keterlambatan itu biasanya berlangsung hingga empat bulan di tahun anggaran berjalan. Selama itu pula, para kades dan perangkat otomatis tidak ada yang menerima gaji karena harus menunggu pencairan ADD.
“Itu sudah setiap tahun kami alami. Apalagi sekarang kami tambah kelimpungan karena terjadi polemik pembahasan APBD 2021,” katanya.
Syamsuri menambahkan, untuk biaya operasional desa masih bisa dicover masing-masing Kades. Namun para kades kesulitan mencari dana talangan untuk membayar gaji perangkat,
“Sampai sekarang belum ada kabar kapan ADD cair. Pemdes disuruh menyelesaikan SPJ, tapi bagi desa yang SPJnya sudah rampung belum juga bisa mencairkan karena APBD 2021 masih belum jelas,” pungkasnya.
Reporter : Zaini Zain