Situbondo, bhasafm.co.id- Pemerintah Kabupaten Situbondo terus berupaya membenahi kevalidan data kemiskinan demi memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Situbondo merangkul para pendamping dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai mitra strategis perbaikan data di lapangan.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, membeberkan pada Selasa (28/7/2026) bahwa ketidakvalidan data kemiskinan selama ini memicu banyaknya penyaluran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak tepat sasaran.
Bahkan, Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini menceritakan pengalaman pribadinya di mana sang ibu yang masuk kategori mampu sempat terdaftar sebagai penerima bansos sebesar Rp900 ribu.
Melihat fakta tersebut, Mas Rio meminta seluruh petugas PKH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah untuk bekerja secara objektif, presisi, dan terbebas dari kepentingan politik. Data yang valid dinilai menjadi kunci utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara drastis di Kabupaten Situbondo.
Selain urusan pendataan, Bupati berharap petugas PKH dapat memosisikan diri sebagai jembatan aspirasi masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan infrastruktur pembangunan dasar.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Situbondo, Sulhaedi, merinci bahwa hingga akhir Juni 2026, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Situbondo tercatat sebanyak 31.877 keluarga. Penyaluran bantuan mencakup komponen kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.
Pihak koordinator PKH rutin menggelar pertemuan bulanan untuk memberikan edukasi dan dorongan kemandirian kepada para KPM. Langkah ini diambil agar warga penerima manfaat tidak bergantung secara terus-menerus pada bansos pemerintah, mengingat banyak KPM yang telah menerima bantuan selama lebih dari lima tahun.
