Banyak Jabatan Kepala Dinas Kosong, Mantan Wakil Bupati dan Anggota Fraksi Demokrat Angkat Bicara

0
962
BhasaFM
Ketua DPD Partai Golkar Situbondo Rahmad, saat menyerahkan SK penunjukan unsur pimpinan DPRD dari partainya (Foto : Zaini Zain)

Situbondo- Mantan Wakil Bupati Situbondo Rahmad SH. M. Hum, angkat bicara terkait banyaknya jabatan Kepala Dinas terlalu lama dibiarkan kosong. Pasalnya, kekosongan jabatan itu dinilai akan menggangu pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rahmad, Pemkab seharusnya tidak terlalu lama membiarkan posisi jabatan strategis itu terlalu lama kosong. Saat ini ada beberapa posisi jabatan esselon II kosong, padahal akan mempengaruhi terhadap pelayanan publik.

Rahmad yang juga Ketua DPD Partai Golkar itu menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya,  ada sembilan jabatan esselon dua saat ini kosong. Selain itu, ada beberapa jabatan Kabid dan Kasi di sejumlah instansi juga dibiarkan kosong.

Mantan Wabup Bupati Dadang Wigiarto Periode 2009-2014 itu meminta, agar Pemkab tak terlalu membiarkan jabatan Kepala Dinas kosong, karena kabarnya dua bulan ke depan masih ada sejumlah pejabat esselon II juga akan pensiun.

Oleh karena itu,  Rahmad meminta agar secepatnya jabatan-jabatan strategis itu segera diisi, agar saat pembahasan APBD 2020 mendatang, mereka sudah bisa mengikutinya dengan anggota Dewan.

Pernyataan senada diungkapkan Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Demokrat, Hadi Prianto. Menurut Hadi, selain masalah kekosongan jabatan Kepala Dinas, saat ini ada pejabat menjadi Kepala Dinas di dua instansi berbeda.

Hadi mengaku, rangkap jabatan jelas sangat mengganggu pelayanan publik dan kurang efektif.  Oleh karena itu, Hadi meminta Bupati segera mengisi jabatan yang masih kosong, karena penunjukan Plt atau pelaksana tugas Kepala Dinas juga tak efektif karena kewenangannya terbatas.        

Data yang diterima Bhasa menyebutkan. Kepala Dinas yang masih kosong yaitu Kepala Dinas Perpustakaan  dan Kearsipan.  Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.  Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Badan Kesbang Linmaspol. Kepala BPBD serta Sekretaris Dewan. Selain itu, ada juga jabatan esselon II yang kosong yaitu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.