Belum Ada Perubahan Pola Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berpotensi Terjadi Penyelewengan

0
127
bhasafm
Wakil Ketua Komisi II DPRD SItubondo, Hadi Prianto (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo kecewa, karena belum ada perubahan pola penyaluran pupuk urea bersubsidi kepada petani. Bahkan beberapa daerah pengiriman pupuk masih belum bisa disalurkan sampai ke desa, sehingga dinilai berpotensi adanya penyelewengan serta pembelian harga pupuk bersubsidi bisa melebihi HET atau Harga Eceran Tertinggi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, Komisi II melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan, untuk mengetahui kesiapan penyaluran pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama di tahun 2022.

Menurut Hadi, rapat dengar pendapat juga melibatkan pihak distributor pupuk bersubsidi. Hasilnya, belum ada perubahan pola penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, padahal sebelumnya Komisi II telah memberikan rekomendasi agar penyaluran pupuk bisa langsung ke setiap desa. Dengan begitu, di setiap desa harus ada kios pupuk bersubsidi untuk petani.

“Kami komisi II DPRD Situbondo melakukan rapat dengar pendapat untuk memastikan kesiapan penyaluran pupuk bersubsidi agar kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya tak terulang lagi,” ujarnya, Senin, 31 Januari 2022.

Hadi menambahkan, belum adanya perubahan pola distribusi pupuk bersubsidi akan menambah biaya ongkos kepada petani. Ia mencontohkan di Kecamatan Banyuglugur hampir semua desa harus membeli pupuk bersubsidi ke Desa Kalianget. Karena jarak antara kios dan tempat tinggal petani jauh, maka pembelian pupuk bersubsidi akan melebihi HET karena ada beban ongkos kirim.

BACA JUGA :  Bupati Situbondo Pimpin Rakor Persiapan Pengiriman Logistik Pilkades

“Dulu sudah kami rekomendasikan kios pupuk bersubsidi ada di setiap desa. Di Kecamatan Banyuglugur hampir semua kios ada di Desa Kalianget. Jadi kalau warga Desa Tepos mau beli pupuk bersubsidi otomatis dibebani ongkos kirim,” terangnya.

Hadi menambahkan, pihak distributor juga melaporkan kesulitan mengirim pupuk untuk dua desa di Kecamatan Sumbermalang. Alasannya, karena akses jalannya sempit sehingga kendaraan tidak bisa langsung menyalurkannya ke desa. Padahal, salah satu desa di tempat itu memiliki kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 220 ton per tahun.

“Ini yang saya katakan akan berpotensi terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi. Sehingga, petani akan kesulitan mendapatkan pupuk. Bisa jadi petani tidak tahu kalau pupuk bersubsidi sudah disalurkan,” tuturnya.

Lebih jauh Hadi Prianto menambahkan, berdasarkan laporan dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Pemkab Situbondo, bahwa stok pupuk urea bersubsidi di bulan Januari surplus 500 ton. Oleh karena itu, Hadi meminta semua pihak agar ikut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tak terjadi kelangkaan pupuk, karena sebenarnya ketersediaan pupuk masih cukup.

“Kami juga meminta agar kios pupuk di setiap desa segera dilakukan serta ada pembangunan akses jalan untuk memudahkan pengiriman pupuk kepada petani. Semua yang menjadi kendala  penyaluran pupuk harus dicarikan solusinya, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Zaini Zain