Ada Temuan 144 Juta Uang PBB Tak Disetor ke Kasda

0
Bhasafm
Ilustrasi

Situbondo- Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Situbondo masih menuai banyak masalah. Kali ini Badan Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Situbondo, mencatat ada 144 juta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum disetor.

Dana ratusan juta tersebut masih ada di tangan pemungut Desa,Kelurahan dan belum disetorkan ke Kas Daerah (Kasda). Belum disetorkannya hasil penarikan PBB tersebut menyebabkan piutang pajak cukup besar hingga mencapai Rp. 42 miliar sejak 2014 hingga 2019.

Menurut Kepala BPPKAD Pemkab Situbondo, Hariyadi Tedjo Laksono, belum disetornya 144 juta PBB ke Kasda termasuk penyalahgunaan dan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Saat ini, petugas pengemplang uang pungutan pajak itu sudah mulai diminta keterangan Kejaksaan Negeri Situbondo.

“Ada Rp.144 juta PBB belum disetor. Ini benar-benar jadi perhatian pemerintah agar kejadian serupa tak terulang kembali,” terangnya

BACA JUGA :  Naik Sepeda Blusukan Bagikan Masker, Gubernur Jawa Timur Dorong UMKM Segera Bangkit

Hariyadi mengaku, mulai tahun ini BPPKAD akan melakukan berbagai langkah pembenahan, termasuk penerapan pembayaran pajak berbasis online untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak. Pembayaran berbasis online tersebut untuk mengantisipasi penyalahgunaan setoran pajak.

“Masyarakat wajib pajak bisa mengecek langsung apakah uang yang disetor kepada petugas pemungut sudah masuk ke kasda atau belum,” terangnya.

Lebih jauh Hariyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan update data Pajak Bumi dan Bangunan sejak triwulan ke III tahun ini. Ia berharap dukungan semua pihak mulai Pemerintahan Desa dan Kecamatan agar data yang ada benar-benar valid.

“Kami butuh dukungannya baik dari Pemdes dan pihak Kecamatan agar program update data sukses,” ujar Kepala Bapedda tersebut.