Anggaran SPM Habis, Warga Miskin Sedang Sakit Kesulitan Untuk Berobat

0

Situbondo- Warga miskin yang sedang sakit tampaknya akan kesulitan berobat, karena Pemkab Situbondo sudah tak memiliki anggaran pelayanan kesehatan bagi pengguna SPM atau Surat Pernyataan Miskin. Selama ini, warga miskin yang tak tercover KIS (Kartu Indonesia Sehat), biasanya memanfaatkan bantuan SPM untuk berobat.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Fahrudi Apriawan, anggaran SPM sebesar 1 Miliar  sudah habis sejak April 2020. Untuk beberapa bulan kedepan dipastikan warga miskin yang sedang sakit kesulitan berobat.

Fahrudi mengaku, hingga kini belum ada solusi dari Pemkab Situbondo, karena Pemkab masih menjanjikan alokasi anggaran SPM pada PAPBD 2020. Itu artinya kata Fahrudi, untuk empat bulan kedepan warga miskin di Situbondo tak boleh sakit.

“PABPD itu baru selesai dibahas sekitar bulan Agustus, jadi empat kedepan gimana?,” tanya Fahrudi.

Fahrudi menambahkan, jika anggaran SPM masih menunggu Perubahan APBD, akan sangat membebani warga miskin. Padahal mereka punya hak mendapat SPM mengingat nama sudah terdaftar sebagai warga miskin melalui Data Tunggal Daerah Analisisi Kependudukan Partisipatif (DTD AKD).

“Pengguna SPM itu kan yang terdaftar di DTD AKD. Itu hak mereka mendapat pelayanan kesehatan,” katanya.

BACA JUGA :  Akad Nikah di Kediaman Pengasuh

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Situbondo, Abu Bakar Abdi mengatakan, bahwa pelayanan kesehatan bagi warga miskin pengguna SPM dihentikan sementara sejak tanggal 2 Juni karena anggaran tak mencukupi.

Menurut Abu Bakar, warga miskin pengguna SPM di rumah sakit maupun Puskesmas dialihkan jadi pasien umum, hingga ada alokasi anggaran SPM melalui Perubahan APBD 2020.

Abu Bakar mengaku, penggunaan SPM memang sudah dibatasi 5 juta setiap pasien. Namun karena anggarannya tak mencukupi, maka mau tidak pelayanan kesehatan bagi pengguna SPM dihentikan sementara.

Abu Bakar menambahkan, seharunya pengguna SPM sudah dihentikan sejak 2019. Semua warga miskin harus didaftarkan BPJS. Namun hal itu belum bisa terealisasi, karena anggaran yang ada tak mencukupi. Jika semua warga miskin didaftarkan BPJS butuh anggaran 2,8 Miliar setiap bulannya.

“Anggaran SPM Cuma 1 Miliar dipergunakan berobat di tiga rumah sakit dan 20 Puskesmas, belum lagi yang dirujuk ke Rumah Sakit luar kota, iya sudah habis,” kata Abu Bakar.