Bawaslu Minta Tak Ada Pengerahan Massa Untuk Semua Tahapan Pilkada

0
Bhasafm
Murtapik, S.Sos., Ketua Bawaslu Situbondo

Situbondo- Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati diminta tak mengerahkan massa setiap tahapan Pilkada, termasuk saat pengambilan nomor urut paslon hari ini. Sayangnya, Bawaslu belum memiliki kewenangan jelas untuk memberikan sanksi bagi paslon yang melanggar.

Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapik, mengaku sudah melakukan pembahasan bersama tim sukses pasangan calon, partai pengusung dan beberapa stakeholders, terkait tidak adanya pengerahan massa setiap tahapan Pilkada di masa pandemi.

Pria yang akrab dipanggil Lopa itu menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung 22 September itu sudah disepakati, bahwa ada komitmen bersama untuk mematuhi tidak akan melakukan pengerahan massa setiap tahapan Pilkada.

“Sudah ada bangunan komitmen bersama untuk mematuhi regulasi yang ada, yaitu menekankan pada protokol kesehatan Covid serta tidak ada pengerahan massa dalam setiap tahapan Pilkada,” ujarnya, Rabu, 23 September 2020.

BACA JUGA :  Update Penyebaran Covid-19, 10 Kecamatan di Situbondo Berstatus Zona Kuning dan Satu Kecamatan Zona Merah

Hanya saja, Lopa tidak menjelaskan secara tegas kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi terhadap Paslon yang melanggar mengerahkan massa. Menurutnya, sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar berupa teguran oleh KPU. Jika terguran tersebut tak diindahkan, maka KPU berkoordinasi dengan Bawalsu, bahwa sesuai Maklumat Kapolri, kepolisian harus mengambil tindakan kepolisian terkait pengerahan massa tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan regulasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, bahwa dalam setiap tahapan ditekankan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid,” terangnya.