BPK RI Temukan Potensi Pajak 1,7 Miliar di Situbondo Hilang

0
Bhasafm
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto (foto; Zaini Zain)

Situbondo- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), menemukan ada potensi pajak sekitar 1,7 miliar hilang di Situbondo. BPK memberi catatan agar Pemkab segera membenahi sistem penarikan pajak.

Potensi pajak miliran rupiah itu terdiri dari pengelolaan air tanah dan BPHTB atau Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Selain itu, ada juga pembayaran insentif pajak dan retribusi tak sesuai ketentuan sebesar 123 juta lebih.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, pihaknya sudah melakukan rapat kerja bersama BPPKAD agar menindaklanjuti catatan BPK RI, mengingat kehilangan potensi pajak cukup besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA :  Bawaslu Tertibkan Banner Paslon Bupati dan Wakil Bupati

“Kami konsen untuk catatan BPK ini sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap pemerintah, mengingat potensi pajak yang hilang jumlahnya cukup besar,” katanya, Senin, 03 Agustus 2020.

Hadi menjelaskan, sesuai catatan BPK potensi pajak yang hilang di sektor BPHTB sebesar 1 miliar 41 juta lebih. Sedangkan pajak pengelolaan pendapatan air tanah sekitar 712 juta lebih.

Menurutnya, ada kesalahan penarikan pajak untuk perusahaan bisnis, namun ditarik dengan pajak jenis industri niaga. Komisi II telah merekomendasikan BPPKAD, agar kesalahan semacam ini segera dibenahi.

“Jangan sampai ada kebocoran karena adanya kesalahan penarikan. Penghitungan pajak harus persis sesuai ketentuan wajib pajak yang riil,  termasuk pajak BPHTB di notaris maupun di PPAT,” ujarnya.