Bupati Dadang Tuding Ada Pendompleng Pilkada Picu Polemik Pembahasan Perubahan APBD 2020

0
Bhasafm
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, memiliki sudut pandang berbeda terkait batalnya rapat paripurna pembacaan nota pengantar rancangan perubahan APBD 2020, Kamis kemarin. Dadang menuding polemik pembahasan Perubahan APBD dipicu Pilkada.

Menurut Dadang, dirinya tak bisa menjelaskan draf rancangan perubahan APBD, karena tak bisa menemui semua ketua fraksi. Dadang mengaku ada kekuatan cukup kuat mendompleng masuk DPRD berkaitan dengan suasana Pilkada.

Hanya saja Dadang tidak menjelaskan secara detail maksud pernyataan tersebut. Dadang justru balik menyerang agar DPRD tidak berubah-ubah terhadap komitmen yang secara politik sudah dibicarakan di badan anggaran.

“Tentu tidak bisa saya jelaskan sekarang. Tapi Pilkada ya Pilkada, urusan rakyat harus dikedepankan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD, Kamis, 17 September 2020.

Dadang menambahkan, Perubahan APBD harus rampung 30 September mendatang. Jika pembahasannya tidak selesai karena DPRD tidak bersedia melanjutkan pembahasan, maka tidak akan ada Perubahan APBD. Mekanisme yang bisa ditempuh eksekutif melalui Peraturan Bupati (Perbup).

BACA JUGA :  Setiap KUA Punya Data Janda dan Duda Melalui Aplikasi

“Tapi kami tidak sampai kesitulah, karena itu tidak baik untuk pendidikan politik. Tugas pembahasan anggaran yang seharusnya bisa dilakukan eksekutif dan DPRD tidak bisa dilakukan,” sambungnya.

Lebih jauh Dadang Wigiarto menegaskan, bahwa tidak bisa Pemkab merubah begitu saja program, karena hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan juga berkaitan dengan pemerintah pusat.

“Misalnya tentang program Pamsimas di tiga titik diminta dihapus. Seharusnya, kita diberi waktu karena Pemerintah daerah sudah berkomitmen dengan Pemerintah pusat untuk program Pamsimas yaitu empat  banding satu. Empat dari APBN dan satu APBD. Untuk Empat itu terdiri dari 12 tempat sedangkan satu titik untuk tiga titik dari APBD. Masak komitmen ini harus dihapus alasanya apa coba?,” Tanya Bupati Dadang Wigiarto.