DPRD Situbondo Minta Pemkab Patuhi Ketentuan Menteri Keuangan Agar Tak Ada Sanksi Susulan

0
Bhasafm
Rapat Kerja-Komisi II DPRD Situbondo menggelar kerja dengan Pemkab terkait sanksi penundaan 35 persen DAU (foto: Zaini Zain)

Situbondo- DPRD Situbondo mendesak Pemkab Situbondo, segera merampungkan laporan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.  Desakan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bappeda, Senin kemarin.

Bila Pemkab tak menyelesaikan pelaporan hingga akhir tahun anggaran, dipastikan akan ada sanksi susulan. Bukan hanya penundaan, pemerintah pusat bisa jadi tak akan mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke Situbondo.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, DPRD ikut bertanggungjawab menyelamatkan DAU, karena menjadi sumber anggaran pokok postur APBD. Pemkab tinggal merampungkan laporan penyesuaian APBD 2020, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020.

Hadi menambahkan, sebenarnya Pemkab sudah menyampaikan laporan, namun belum memenuhi syarat pelaporan yang tepat dan benar. Beberapa point yang belum terpenuhi, yaitu pemangkasan 50 persen anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal, untuk percepatan penanganan Covid-19. Masih ada anggaran  83 miliar yang harus disimpan dalam belanja tak terduga penanganan Covid-19.

BACA JUGA :  Naik Sepeda Blusukan Bagikan Masker, Gubernur Jawa Timur Dorong UMKM Segera Bangkit

Politisi partai Demokrat itu mengaku khawatir, jika penyesuaian APBD tetap  tak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, hal itu akan sangat berpotensi adanya sanksi penundaan DAU triwulan ketiga.

Hadi menjelaskan, DAU merupakan sumber anggaran pokok, mengingat DAU dipergunakan untuk biaya operasional rutin, seperti bayar listrik dan gaji pegawai.  Menurutnya, jika sampai akhir tahun anggaran Pemkab belum juga menyelesaikan laporan penyesuaian APBD penanganan Covid, maka pemerintah pusat tidak mentransfer DAU ke Siubondo.

Akibatnya kata Hadi, pemenuhan kebutuhan belanja operasi perkantoran akan terganggu. Bisa jadi semua kantor akan gelap-gelapan karena tak bisa membayar rekening listrik.