DTD-AKP Tak Akurat, 40 Persen Penerima BST Kabupaten di Salah Satu Desa Ternyata Sudah Meninggal

0
Bhasafm
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H. Faisol (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Bantuan Sosial Tunai (BST) ternyata menjadi masalah serius karena amburadulnya data penerima. Bukan hanya data penerima bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai salah sasaran, Komisi I DPRD Situbondo menemukan ada banyak data orang meninggal dunia terdata sebagai penerima BST yang disalurkan Pemkab Situbondo.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H. Faisol, saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, pihaknya menemukan 40 persen penerima BST Kabupaten di salah satu desa sudah meninggal dunia.

Faisol menjelaskan, salah satu desa itu menerima BST dari Kabupaten sebanyak 69 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 nama penerima ternyata sudah meninggal dunia. Ironisnya, data orang meninggal menerima BST itu konon sudah berbasis DTD-AKP, yaitu data yang selalu disebut-disebut paling valid dimiliki Pemkab Situbondo, karena data warga miskin selalu diperbarui setiap tahunnya.

“Ini yang jadi persoalan setelah kami turun ke lapangan, karena setiap tahunnya Pemkab meng-update DTD-AKP, ” katanya, Selasa 04 Agustus 2020.

BACA JUGA :  Optimalkan Penegakan Disiplin Pakai Masker, Bupati Minta Mobil Pemburu di Kecamatan Segera Disiapkan

Masalah lainnya kata Faisol, Pemkab Situbondo menyalurkan BST setelah Pemerintah Desa menyalurkan BLT Desa. Seharusnya penyaluran bantuan sosial di masa pandemi itu dilakukan secara runut dan saling melengkapi, yaitu dari Pemerintah pusat,  Pemerintah Provinsi, BST Pemkab dan Pemdes.  Dengan begitu, Pemdes bisa mengcover warga miskin yang tak masuk BST Kabupaten menggunanakan Dana Desa.

“Saya gak tahu kenapa Pemkab justru menyalurkan bantuan setelah Pemdes menyalurkan BLT Desa. Jadi Pemdes tak bisa back up warga miskin yang tak masuk BST Pemkab,” kata politisi asal Asembagus tersebut.

Lebih jauh politisi PPP itu mengatakan, pihaknya ingin bertemu dengan Satgas untuk membahas masalah data penerima bantuan social akibat pandemi Corona. Sebab Pemdes sangat kebingungan harus menyandingkan data bantuan agar tak terjadi tumpang tindih.

“Ini masalah serius, sudah banyak Ketua RT mundur gara-gara bantuan sosial covid ini. Carut marutnya data penerima diperparah lagi dengan data DTD AKP yang juga dipertanyakan validitasnya,” sambungnya.