Merasa Ditelikung Pemkab, Empat Fraksi di DPRD Situbondo Boikot Rapat Paripurna

0
Bhasafm
Staf DPRD Situbondo membersihkan ruangan rapat utama setelah rapat paripurna pembacaan nota pengantar Rancangan Perubahan APBD 2020 batal dilaksanakan (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Empat Fraksi di DPRD Situbondo membuktikan janjinya. Mereka tidak menghadiri rapat paripurna karena merasa ditelikung. Pemkab dinilai mengingkari keputusan rapat paripurna saat pengesahan KUA PPAS Perubahan APBD 2020, pada tanggal 11 September lalu, dengan tidak mengakomudir catatan dan usulan empat fraksi tersebut.

Padahal, usulan empat fraksi yaitu Fraksi PPP, Fraksi GIS, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat, menjadi syarat persetujuan nota kesepahaman KUA PPAS Perubahan APBD 2020 dan sudah ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD.

Akibatnya, rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota pengantar draf Rancangan Perubahan APBD 2020 batal dilaksanakan. Empat Fraksi  yang menilai Pemkab tak konsisten terhadap keputusan rapat sebelumnya juga menolak bertemu Bupati Dadang Wigiarto.

Menurut Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman, batalnya rapat paripurna disebabkan karena Pemkab dinilai tak menghargai terhadap usulan dan catatan empat fraksi yang sudah menjadi keputusan rapat paripurna sebelumnya. Usulan empat fraksi diabaikan dan ternyata masih masuk di dalam draf rancangan perubahan APBD 2020.

Abdur Rahman menjelaskan, sebelum rapat paripurna pimpinan fraksi sempat menggelar rapat internal bersama pimpinan DPRD. Mereka menagih kesepakatan paripurna sebelumnya dan  mengaku tidak akan melanjutkan pembahasan rancangan perubahan APBD 2020 kalau Pemkab tak merevisi.

BACA JUGA :  Guru Pondasi Masa Depan Bangsa

“Mestinya kita saling menghormati terhadap kesepakatan bersama yang diputuskan melalui rapat paripurna. Usulan empat fraksi itu merupakan syarat menyetujui KUA PPAS Perubahan APBD,” ujarnya, Kamis, 17 September 2020.

Abdur Rahman menjelaskan, ada sekitar enam catatan yang disampaikan empat fraksi sebagai syarat persetujuan KUA PPAS, yaitu menunda dan menghapus   beberapa program yang masuk KUA PPAS. Namun semua usulan tersebut diabaikan sehingga rapat parpurna batal dilaksanakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Misalnya usulan penghapusan anggaran PKK dan bantuan dana hibah bansos. Setelah kami membaca draf rancangan perubahan APBD, usulan tersebut ternyata tetap masuk padahal saat itu sudah disepakati,” terangnya.      

Lebih jauh Abdur Rahman menegaskan, bahwa empat fraksi di DPRD Situbondo telah sepakat tak akan melanjutkan pembahasan perubahan APBD, jika Pemkab tidak melakukan revisi sebagaimana usulan empat fraksi. Jika tidak ada pembahasan perubahan APBD, berarti tidak akan ada perubahan APBD dan kembali ke APBD induk 2020.

“Kalau tidak ada pembahasan ya kembali ke APBD induk 2020 dan kami sudah siap dengan segala konsekuensinya,” pungkasnya.