Minta Bupati Situbondo Tertibkan Asset Daerah, Komisi II Rekomendasikan Tinjau Ulang Kerjasama Smart Market

0
Bhasa FM
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo mengeluarkan rekomendasi, meminta Bupati Karna Suswandi meninjau ulang pola kerjasama pengelolaan smart market di kompleks pasar Mimbaan, Kecamatan Panji.

Komisi II menilai pola kerjasama yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan pihak kedua melanggar Perda, serta ditemukan beberapa klausul perjanjian yang rancu dan berpotensi disalahgunakan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi peninjauan ulang pola kerjasama pengelolaan ruko smart market di kompleks pasar Mimbaan, untuk menyelamatkan asset daerah, mengingat kekuatan fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil.

Hadi menjelaskan, klausul perjanjian yang rancu dan berpotensi disalahgunakan, seperti tidak adanya penegasan kerjasama pengelolaan ruko yang akan dikelola. Dalam perjanjian hanya disebutkan  pengelolaan ruko di komplek pasar Mimbaan, padahal jumlah ruko  di kompleks pasar Mimbaan itu sangat banyak.

“Ini sangat bahaya, kerancuan klausul perjanjian itu bisa disalahgunakan karena tanpa adanya penyebutan secara spesifik,” katanya ditemui usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kantor DPRD Situbondo, Jum’at, 5 Maret 2021.

Menurut Hadi, Komisi II meminta perjanjian itu ditinjau ulang, karena melanggar pasal 61 Perda No 9 Tahun 2019. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak kedua memiliki kewajiban membayar sewa ruko smart market seharga 35 juta pertahun. Penetapan harga sewa itu dasarnya tidak jelas, padahal sesuai ketentuan Perda, penetapan harga sewa harus ditentukan oleh tim yang dibentuk Bupati.

“Pola perjanjian kerjasama itu sudah ditandatangani Sekda Syaifullah atas usulan Dinas Perdagangan. Makanya kami minta ditinjau lagi dan akan kami sampaikan rekomendasi itu ke Bupati,” ujarnya.

BACA JUGA :  TGX Rilis Single Kedua Yang Romantis

Hadi menambahkan, selain penetapan harga sewa ruko smart market itu melanggar Perda, di dalam perjanjian juga tak disebutkan bagi hasil. Ironisnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga tak bisa memberikan jawaban dasar penetapan harga sewa sebesar 35 juta.

Hadi meminta Bupati Karna Suswandi segera bertindak, untuk menertibkan asset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Kedepan pengelolaan asset harus terpola dengan baik sehingga bisa mendongkrak PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Saat ini, PAD Situbondo hanya 212 miliar 64 juta lebih atau sekitar 10 persen dari jumlah APBD.

“Kekuatan fiskal kita masih kecil sekitar 10 persen dari APBD. Pemerintahan baru ini harus bisa mengenjot ekonomi lebih baik dan PAD lebih baik  juga,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya. Komisi II DPRD Situbondo berang, usai melakukan sidak ke smart market di kompleks pasar Mibaan Situbondo. Pasalnya, smart market yang baru dibangun  menghabiskan uang ratusan juta, ternyata pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak lain dengan nilai sewa hanya 35 juta pertahun.

Ruko yang diberi nama Smart Market itu cukup luas karena bekas toko konveksi Kartini. Anehnya, ruko tersebut hanya disewakan seharga 35 juta pertahun tanpa adanya bagi hasil. Padahal pembangunan renovasi Smart Market menghabiskan anggaran 370 juta bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

Reporter: Zaini Zain