Penyaluran Pupuk Bersubsidi Lamban Komisi II DPRD Situbondo Panggil Dinas

0
Bhasafm
Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Abdul Aziz menunjukan Form penebusan pupuk bersubsidi (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo memanggil Dinas Tanaman, Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Komisi II menggelar RDP atau Rapat Dengan Perdapatan terkait lambannya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Terungkap, lambannya distribusi pupuk tersebut disebabkan karena keterlambatan Dinas mengirimkan form penebusan pupuk bersubsidi melalui masing-masing kios.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Abdul Aziz, mengaku pihaknya menggelar RDP karena banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini. Dijelaskan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan sudah menandatangani DO atau Delivery Order pupuk bersubsidi sebanyak 2.300 ton.

Aziz menjelaskan, dari jumlah tersebut hanya 1. 600 ton disalurkan kepada petani. Namun hingga kini pupuk masih tertahan di kios-kios karena keterlambatan pengiriman form penebusan pupuk bersubsidi.

“Jadi aturan yang baru itu mengharuskan petani menandatangani form penebusan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK di masing-masing kios,” kata Abdul Aziz, Rabu, 18 November 2020.

BACA JUGA :  Dapat Pengampunan Pengadilan Arab Saudi, TKW Asal Situbondo Lolos dari Hukuman Mati

Aziz mengaku, masalah teknis administrasi mendapatkan pupuk bersubsidi ini memang membebani petani. Untuk memudahkan penyalurannya maka petani di kumpulkan di kios penyalur pupuk bersama petugas pendamping untuk mendatangani form tersebut.

“Itu keharusan dan ketentuannya seperti itu. Kalau tidak menandatangani form maka yang berurusan dengan hukum adalah dinas,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Sentot Sugiyono mengatakan, bahwa ada tambahan 5. 600 ton pupuk di Situbondo. Pihaknya memang sudah menandatangani DO 2.300 namun baru disalurkan 1.600 ton.

Menurut Sentot, untuk sisanya akan didistribusikan bulan Desember dimana para petani lebih banyak membutuhkan di musim tanam.  Sentot mengaku, sesuai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi memang diajukan dari bawah yang tercord di e-RDKK.

“Jadi pupuk itu tidak hilang, pupuknya ada. Untuk saat ini kami sudah distribusi 1.600 ton dari DO 2.300 ton karena kami harus atur distribusinya,” katanya.