Puluhan Warga Keluhkan Harga Beli Tanah Pembebasan Jalan Tol Probowangi Terlalu Murah

0
Bhasafm
Kepala Desa Kalianget, Ahmad Faisol (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Para pemilik lahan di tiga desa belum menyetujui harga pembelian lahan untuk pembangunan jalan tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi). Mereka mendatangi Komisi I DPRD Situbondo,  karena menilai terjadi ketimpangan harga antara pemilik lahan yang satu dengan pemilik lahan di desa lain.

Tiga desa tersebut yaitu Desa Banyuglugur, Desa Talempong dan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur. Saat bertemu Komisi I DPRD Situbondo, perwakilan puluhan pemilik lahan itu mengeluhkan profesionalitas tim Apprasial atau tim penilai dalam menentukan harga pembelian tanah.

Kepala Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Ahmad Faisol, mengatakan, dirinya menemui Komisi I DPRD Situbondo, karena ingin menyampaikan keluhan warganya. Ketimpangan pembelian harga tanah tak hanya terjadi antara pemilik lahan di desanya dengan tetangga, melainkan harga tanah yang lokasinya berdekatan.

“Kami mempertanyakan profesionalitas tim Apprasial dalam menentukan harga. Kami punya bukti satu lahan hanya berbatas pematang sawah bisa berbeda harganya,” katanya, Senin, 28 September 2020.

Menurut Faisol, ada 250 bidang tanah di tiga desa itu akan dilalui pembangunan jalan tol Probowangi. Harga pembelian tanah di Desa Banyuglugur tertinggi mencapai 300 ribu permeternya, sementara di Desa Kalianget tertinggi hanya 220 ribu. Anehnya kata Faisol, ada perbedaan harga pembelian tanah di desanya padahal hanya berjarak pematang sawah. Jenis tanah dan produktifitas lahan pertaniannya juga sama.

BACA JUGA :  Operasi Zebra, Polisi Prioritas Tindak Anak di Bawah Umur Nekat Naik Motor

 “Kalau dibandingkan dengan harga pembelian tanah dengan Probolinggo malah selisih sangat jauh. Disana (Probolinggo) harga tanah yang akan dilalui jalan tol bisa mencapai 600 ribu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Faisol meminta Pemkab Situbondo dan DPRD ikut mencarikan solusi, agar tidak terjadi ketimpangan harga pembelian tanah jalan tol. Menurutnya, di desanya, sebagian besar pemilik lahan belum menyetujui harga pembelian tanah.

“Baru ada 35 warga menyetujui dan sudah membuka rekening, sementara 45 pemilik lahan lainnya masih belum menyetujui harga pembelian tanah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H. Faisol, mengatakan, pihaknya mendukung langkah beberapa kepala desa memperjuangkan hak warganya, yang memiliki tanah akan dilewati jalan tol. Faisol berharap masih akan terbuka negosiasi  harga kembali, sehingga pembangunan jalan tol benar-benar memberi berkah bagi pemilik lahan, sebagaimana janji Presiden yaitu ganti untung bukan ganti rugi.,

“Kalau harus ke pengadilan kami juga dukung. Sebab sesuai ketentuan harga pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang sudah ditetapkan harganya hanya bisa diuji di pengadilan,” katanya.

Menurut Faisol, dalam waktu dekat Komisi I akan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan tol serta Badan Pertanahan Nasional  (BPN). Keluhan warga pemilik lahan itu harus dicarikan solusi terbaik, karena sesuai informasi terjadi memang ketimpangan harga.

“Kami meminta teman-teman kades yang tadi datang kesini (Komisi I DPRD) agar mencari perbandingan harga secara detail. Informasi yang kami terima sangat jauh selisih harga pembelian tanah yang akan dilalui jalan di Situbondo dengan Probolinggo,” sambungnya.