Setuju KUA PPAS PAPBD 2020, Empat Fraksi Minta APBD Steril Dari Kepentingan Politik Pilkada

0
Bhasafm
SAH-Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, menandatangani KUA PPAS PAPBD 2020

Situbondo- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, menyetujui dan mengesahkan KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2020, melalui rapat paripurna Jum’at kemarin.

Meski demikian, DPRD memberikan catatan agar penggunaan anggaran APBD bebas kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ada empat fraksi memberikan catatan, yaitu Fraksi PPP,  Fraksi GIS (Gerindra-PKS),Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan.

Juru bicara empat Fraksi, Hadi Priyanto mengatakan, empat fraksi menyetujui KUA PPAS PAPBD 2020 dengan beberapa catatan, salah satunya meminta program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghapus program yang dinilai kental kepentingan politik.

“Kami memberikan catatan agar beberapa program yang kental kepentingan politik itu dihapus atau dipending karena APBD harus steril dari kepentingan politik,” ujarnya, Jum’at, 11 September 2020.

Hadi menjelaskan, salah satu program yang dinilai syarat kepentingan politik tersebut yaitu melekat di Bappeda.  Program DID yang seharusnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat berkaitan dengan Covid-19, namun malah digunakan untuk perbaikan gedung.

BACA JUGA :  Dua Civitas Akademic Terpapar Corona, Kampus Unars Ditutup Selama 14 Hari

Tidak hanya itu, politisi Demokrat itu juga menilai, ada program bantuan sosial dalam bentuk program subsidi sembako. Program ini diminta ditiadakan karena ditengarai sangat politis.  Empat fraksi sepakat agar program tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada agar APBD seteril tak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto,  mengaku tidak ada masalah dengan adanya catatan empat fraksi DPRD Situbondo terkait KUA PPAS Perubahan APBD 2020. Menurut Dadang, pihaknya akan menjalankan catatan empat fraksi tersebut untuk tidak melaksanakan beberapa program. Dadang memastikan bahwa APBD steril dari kepentingan politik.

“Tidak ada masalah, kami akan menjalankan catatan empat fraksi itu. Sebenarnya beberapa catatan itu sudah dibicarakan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Tadi itu hanya dibacakan lagi,” sambungnya, Jum’at, 11 September, ditemui usai rapat paripurna  di Kantor DPRD.