Simpang Siur Penggunaan Dana Covid, DPRD Situbondo Diminta Jangan Diam

0

Situbondo- Penggunaan anggaran Covid-19 dipertanyakan, mengingat pasien terpapar virus Corona di Situbondo kian tak terkendali dan sudah menyebar di 17 Kecamatan. Anehnya, Bupati Situbondo dinilai tak konsisten menyampaikan penggunaan anggaran Covid.

Dibeberapa media Bupati mengaku telah menggunakan anggaran sebesar 20 miliar, namun kepada DPRD melaporkan penggunaan anggaran Covid-19 sebesar 30 miliar. Ketidak singkronan data ini menimbulkan berbagai spekulasi, karena sejauh ini peruntukan penggunaan anggaran dinilai tidak transparan.

Mantan anggota DPRD Situbondo, Narwiyoto, meminta anggota dewan tidak diam menyikapi perbedaan penyampaian data penggunaan anggaran Covid tersebut. Sebab penanganan Covid masalah serius dan perlu keterlibatan semua pihak.

Narwiyoto menambahkan, perlu adanya pengawasan peruntukan penggunaan anggaran Covid, karena pemerintah terkesan tak memiliki pola pencegahan yang efektif. Buktinya, laju penyebaran Covid terus melonjak naik menjadi 216 orang pasien. Data terbaru semua Kecamatan di Situbondo masuk zona merah.

“Ini sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan penggunaan anggaran. Selain berpotensi disalah gunakan juga bisa tidak tepat sasaran penggunaannya,” kata mantan anggota Komisi I DPRD Situbondo tersebut, Rabu, 29 Juli 2020.

Narwiyoto mengatakan, melalui kebijakan refocusing anggaran, Pemkab Situbondo telah  mengalokasi anggaran sebesar 104 miliar. Anehnya, hingga kini serapan anggaran masih simpang siur antara 20 hingga 30 miliar. Seharusnya, serapan anggaran lebih tinggi untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid.

BACA JUGA :  Sekelompok Pemuda “Pendekar” Pencak Silat Bentrok Dengan Warga, Lima Orang Terluka

“Kalau memang butuh alat medis yang cepat untuk mendeteksi pasien, iya silahkan dibeli kan sudah ada anggarannya. Tujuan refocusing anggaran itu memang untuk percepatan penanganan Covid, untuk apa anggaran ditahan-tahan,” tanya Narwiyoto.

Narwiyoto mengaku curiga, anggaran Covid akan lebih digelontorkan untuk berbagai program bansos. Jika itu dilakukan, anggaran Covid bisa jadi panggung tebar pesona untuk mendapat simpati masyarakat.

“Ayolah ini masalah kemanusian. Masalah Covid ini masalah serius jangan main-mainin anggaran itu,” katanya.

Sayangnya kata Narwiyoto, beberapa fraksi di DPRD Situbondo, seperti FPPP, FPDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang sempat menginisiasi mengajukan Pansus Covid terganjal  karena perbedaan pandangan. Jika Pansus terbentuk, akan lebih mudah melakukan pengawasan, terutama berkaitan dengan tiga fokus penanganan percepatan Covid, yaitu tes spesimen, tracing atau penelusuran serta treatment atau perawatan.

“Saya  tetap berharap teman-teman di DPRD benar-benar memanfaatkan kewenangan untuk mengawasi anggaran Covid ini,” ujarnya.