Tim Sukses Pasangan Karunia Protes Minta Dinas Kesehatan Bersikap Netral

0
Bhasafm
Hadi Prianto, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo (foto; Zaini Zain)

Situbondo- Tim sukses bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Karna Suswandi dan Ny. Hj. Khoirani (Karunia), memprotes Dinas Kesehatan karena disinyalir memfasilitasi kegiatan khitanan massal dan sosialisasi HIV AIDS.

Juru bicara tim sukses pasangan Karunia, Hadi Prianto, meminta Dinas Kesehatan bersikap netral dan tidak memfasilitasi kampanye terselubung, melalui kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan khitanan massal. Pasalnya, dua kegiatan tersebut diajukan LPM Merak yang pembinanya adalah  Yoyok Mulyadi, yang saat ini maju menjadi bakal calon Bupati.

Menurut Hadi, dugaan Dinas Kesehatan terlibat memfasilitasi diperkuat adanya surat edaran tertanggal 5 September, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Puskesmas di Situbondo. Dalam Surat itu disebutkan agar setiap Puskesmas memfasilitasi dua kegiatan tersebut, berupa ruangan, tenaga medis dan obat-obatan.

“Saya minta Dinas Kesehatan bersikap netral dan tidak memfasilitasi dua kegiatan tersebut,” kata Hadi Prianto yang juga anggota DPRD Situbondo, Selasa, 22 September 2020.

Hadi Prianto menegaskan, pihaknya akan melapor ke Bawaslu, jika setelah penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,  Dinas Kesehatan masih memfasilitasi dua kegiatan tersebut. Sesuai surat edaran, kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan khitanan massal itu dilaksanakan sejak September hingga November setiap hari Sabtu atau Minggu. Bahkan dalam surat edaran itu juga ditegaskan, agar setiap Puskesmas berkoordinasi dengan Koordinator LPM Merak di setiap Kecamatan.

BACA JUGA :  PJU Mati Akibat Salah Perencanaan Refocusing Anggaran Rutin, DPRD Situbondo Tak Ikut Bahas Refocusing

“Kami akan mengambil langkah hukum jika setelah penetapan pasangan calon (hari ini) ada keterlibatan dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Khitanan massal dan sosialisasi HIV AIDS,” ujarnya.

Tak hanya melapor ke Bawaslu, Hadi juga meminta Komisi IV DPRD Situbondo untuk memanggil Dinas Kesehatan terkait beredarnya surat edaran kepada seluruh kepala Puskesmas. Hadi juga mempertanyakan anggaran yang digunakan, mengingat tidak ada anggaran sosialisasi HIV AIDS dan Khitanan massal setiap Puskesmas di APBD.

“Ini menggunakan anggaran siapa?. Kami mengingatkan seluruh Dinas agar bersikap netral menjelang Pilkada,” terangnya.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis Plt Kepala Dinas Kesehatan belum berhasil dikonfirmasi, terkait adanya surat edaran tersebut.