Wakil Ketua DPRD Situbondo Ingatkan ASN Harus Bersikap Netral

0

Situbondo- Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam pemilihan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Netralitas ASN tersebut sudah diatur di dalam undang-undang dan pasti ada sanksinya.

Menurut Abdur Rahman, Ketentuan netralitas ASN diatur di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Para pejabat Negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI,Polri dan Kades, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

“Selain UU No 10 mungkin masih ada perundang-undangan  lain yang mengatur tentang netralitas ASN,” kata Abdur Rahman yang juga Koordinator Divisi Advokasi Pasangan No 1, Rabu, 14 Oktober 2020.

Abdur Rahman yang akrab dipanggil Kang Dur itu mengaku, pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang, harus berlangsung Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, Kang Dur mengaku sangat mengapresiasi kalau ada masyarakat ikut mengawasi dan mau melapor ke Bawaslu.

Menurutnya, kasus terbaru yang dilaporkan salah satu elemen masyarakat yaitu iklan cukai rokok yang mencantumkan foto Paslon No 2, karena iklan yang tayang di media cetak tertanggal 6 Oktober itu diduga melanggar ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016.

BACA JUGA :  Menyerang Anggota, Pria Asal Surabaya Ditembak Jatanras Polres Situbondo

“Setiap pemilih yang sudah terdaftar berhak melapor kalau menemukan adanya unsur pelanggaran. Tidak hanya ke Bawaslu bisa juga ke kepolisian kalau menemukan adanya unsur pidana,” terangnya.

Kang Dur menambahkan, Negara telah menyediakan lembaga bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, Kang Dur mengaku yakin, Bawaslu dan Gakumdu akan bekerja secara profesional menyelesaikan setiap laporan dari masyarakat.

“Saat ini para pemilih sudah cerdas. Contohnya pelaporan iklan cukai rokok. Meski demikian, kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” sambungnya.

Kang Dur yang sebelumnya berprofesi sebagai Lawyer, enggan menanggapi statemen tim advokasi paslon 02 yang memprotes Bawaslu dan mengancam melaporkan balik pelapor  jika kliennya tak terbukti bersalah.  Baginya statemen tersebut merupakan hak dan sah-sah saja, karena semua pihak pasti sudah tahu dan siap dengan segala resikonya.

“Kami menghormati itu karena itu adalah hak,” ujanya singkat.