Situbondo, bhasafm.co.id- Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi menyatakan masih berupaya untuk mencari solusi menyelesaikan honor ribuan non-ASN termasuk honor Satpol PP yang menjadi salah satu dampak dari tidak disahkannya perubahan APBD 2024.
Kata Mahbub, pihaknya masih bermusyawarah dengan anggota dewan lainnya yang tersebar di sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Komisi.
Menurut Mahbub masih ada solusi yang bisa menyelesaikan pembayaran insentif fiskal ribuan para tenaga non-ASN, dampak tidak disahkannya Perubahan APBD. Mahbub Junaidi akan berkonsultasi dengan Gubernur atau Kemendagri untuk menemukan solusi tersebut.
Diinformasikan RRI sebelumnya, APBD perubahan seharusnya disahkan paling lambat Senin, 30 September 2024. Namun saat itu, pimpinan DPRD belum membentuk AKD sehingga tidak bisa mengesahkan perubahan APBD tepat waktu.
Tidak disahkannya perubahan APBD ini, berdampak pada lumpuhnya kegiatan pemerintah daerah, termasuk belanja mendesak lambat terealisasi seperti honor non-ASN Satpol PP, honor Wisda Rengganis dan Pasir Putih tertunda karena anggarannya tercatat pada perubahan APBD.