
Situbondo- Aktivis Forum Pemerhati Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat (FP2EM), terusik atas pernyataaan Ketua Himpaudi Situbondo. Pasalnya, Ketua Himpaudi dinilai mengait-ngaitkan insentif guru PAUD dengan salah satu calon Bupati.
FP2EM menilai adanya dugaan politisasi anggaran yang bersumber dari keuangan Negara dan menguntungkan salah satu calon Bupati. Tak hanya itu, FP2EM juga meminta DPRD memanggil para pihak, terkait dugaan politisasi program pemerintah tersebut.
Ketua Tim Hukum dan Advokasi FP2EM Situbondo, Aman Al Muhtar, mengaku keberatan kalau pencairan insentif guru PAUD dikait-kaitkan dengan salah satu paslon, mengingat saat ini sudah masuk tahapan kampanye.
“Insentif guru PAUD itu menggunakan uang negara tidak perlu dikait-kaitkan untuk menaikan elektabilitas calon Bupati tertentu,” ujarnya, Selasa, 06 Oktober 2020.
Oleh karena itu, Aman meminta Bawaslu mengkaji ada tidaknya pelanggaran dugaan politisasi anggaran tersebut. Selain itu, Aman juga meminta DPRD segera melakukan klarifikasi Ketua Himpaudi Situbondo terkait pernyataannya itu.
“Kami juga meminta DPRD mengawal kasus ini karena menyangkut uang Negara yang DPRD ikut mengesahkan,” katanya.