Gubernur Beri Waktu Hingga Akhir Januari, DPRD Ingin APBD 2021 Cepat Rampung

0
125
Bhasafm
Abdur Rahman SH, Wakil Ketua DPRD Situbondo (foto: Zaini Zain)

Situbondo-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memberi batas waktu hingga akhir Januari Pemkab dan DPRD Situbondo merampungkan APBD 2021. DPRD terus membuka komunikasi untuk merampungkan APBD.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman mengatakan, unsur pimpinan DPRD menginginkan pembahasan APBD 2021 cepat rampung. Sebelum dipanggil Gubernur 31 Januari mendatang APBD sudah selesai disahkan.

“Kita terus jalin komunikasi karena kami melihat kepentingan yang lebih besar. Kami tak ingin mengorbankan masyarakat Situbondo,” ujarnya, Selasa, 12 Januari 2021.

Abdur Rahman mengatakan, sejak awal pihaknya telah menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa DPRD tidak ingin mencari salah dan benar, melainkan ingin mencari titik temu. Perbedaan dalam setiap pembahasan APBD itu biasa, namun harus tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Abdur Rahman, pimpinan  Banggar DPRD telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program mana saja yang urgent dan telah diamanatkan mendiang Bupati Dadang Wigiarto. meski begitu, DPRD juga memiliki program sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Sesuai amanah undang-undang bahwa APBD harus dibahas antara Pemkab dan DPRD. Namanya saja pembahasan akan selalu ada perbedaan karena anggota DPRD juga punya tanggung jawab terhadap konstituennya,” terangnya.

Abdur Rahman menambahkan, perbedaan yang selama ini mencuat sebenarnya tidak terlalu prinsip. Ia mencontohkan usulan kenaikan honor guru ngaji dari 1 Juta 200 menjadi 1.500 pertahun, serta honor guru PAUD menjadi 250 dari honor sebelumnya 150 perbulan. Selain itu, DPRD juga mengusulkan dana sharing honor guru Madrasah Ta’miliyah. Penyediaan dana sharing tersebut merupakan keharusan, karena honor guru Madrasah Ta’miliyah sudah dibantu Pemerintah Provinsi 3,5 Miliar untuk enam bulan.

BACA JUGA :  PKK Terus Sosialisasikan Bahaya Pernikahan Usia Dini

“Jadi enam bulan selanjutnya kita anggarkan di APBD dan itu keharusan bagi kita untuk menyediakan dana sharing,” jelas politisi PPP asal Kecamatan Jangkar tersebut.

Abdur Rahman menjelaskan, sebenarnya semua usulan DPRD tidak ada yang baru dan jangan dikait-kaitkan dengan visi misi Bupati terpilih. Sebab usulan kenaikan honor tersebut hanya menaikkan dari honor sebelumnya.

“Untuk usulan Pokir maupun kenaikan tunjangan anggota dewan sudah kami batalkan. Anehnya, kami masih tetap disalah-salahkan dengan komentar Plt Bupati di media minta agar anggota dewan meminta maaf kepada masyarakat. Lah, itu komentar apaan?” katanya.

Menurutnya, kalau hanya ingin mencari-cari kesalahan terkait belum disahkannya APBD, sebenarnya sejak awal Pemkab sudah salah, karena baru memasukkan KUA PPAS 20 November ke DPRD. Saat ini kata Abdur Rahman bukan saatnya mencari-cari kesalahan. Semua pihak harus menurunkan tensi untuk kepentingan masyarakat.

Abdur Rahman mendengar, bahwa troble belum ditandatanganinya KUA PPAS bukan di tim anggaran pemerintah, melainkan di Plt Bupati. Oleh karena itu, Ia mengajak semua pihak menurunkan tensi sektoral dan personal.

Lebih jauh politisi PPP itu menegaskan, saat ini masyarakat butuh APBD agar pembangunan tidak vakum. Atas dasar kepetingan masyarakat itulah, DPRD selalu membuka ruang komunikasi untuk merampungkan APBD sebelum dipanggil Gubernur.

“Sekarang diperlukan sikap kenegarawanan kita bukan lagi harus menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri sendiri,” pungkasnya.