Hebitren Sambut Baik MoU Sertifikasi Halal Produk IKM dan UMKM di Pusatkan di Situbondo

0
114
KH. Abdul Hamid Wahid Zaini (Foto; Zaini Zain)

Situbondo- Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren), menyambut baik penandatangan MoU Halal Value Chain (Rantai Nilai Halal) oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU MUI) Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Situbondo Karna Suswandi.

Sertifikasi halal bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), akan sangat membantu pengembangan IKM yang kini sedang dirintis pondok pesantren, mengingat  pondok pesantren tidak hanya menjadi lembaga dakwah dan pendidikan, melainkan sebagai lembaga pengembangan ekonomi umat.

Menurut Bendahara DPP Hebitren, KH. Abdul Hamid Wahid Zaini, selama ini kemandirian lembaga ekonomi pesantren sudah cukup bagus. Sertifikasi halal produk IKM akan sangat membantu ekonomi dunia pesantren untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi.

“Selama ini pengembangan usaha di dunia pesantren sudah cukup bagus. Hanya saja kedepan usaha dunia pesantren harus bisa bersaing di kancah global,” terangnya, Rabu, 26 Mei 2021

BACA JUGA :  Dandim Ajak Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isoter

Abdul Hamid yang  juga Rektor Universitas Nurul Jadid mengatakan, SDM pesantren sudah sangat siap mengembangkan ekonomi. Kedepan perlu akselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan global termasuk revolusi industri 0.4.

“MoU sertifikasi halal ini untuk pengembangan IKM dan UMKM karena MUI memang berkompeten mengeluarkan sertifikasi produk halal,” ujar Kiai Hamid yang juga wakil Ketua KPEU MUI Jawa Timur.

Seperti diberitakan sebelumnya. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU MUI) Jawa Timur, menandatangani MoU Halal Value Chain (Rantai Nilai Halal) dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, di gedung serba guna pasir putih, Rabu kemarin.

Kawasan pasir putih akan menjadi pusat percontohan produk halal untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penandatanganan MoU melibatkan 27 mitra kerja, terdiri dari perguruan tinggi, pondok pesantren, pelaku UMKM serta lembaga pemerintahan dan organisasi kepemudaan.

Reporter: Zaini Zain