Situbondo- Menjelang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), peta politik di DPRD Situbondo mulai terbelah. Ada dua poros besar di sebut-sebut berpotensi menyapu bersih jabatan Ketua Komisi.
Riak-riak politik ini mulai terlihat dari manuver politik para politisi. Beberapa fraksi mulai melemparkan opini akan masuk gerbong eleminasi dari perebutan jabatan Ketua Komisi. Sebab jika Fraksi PKB dan PPP berkoaliasi, maka bisa jadi jabatan Ketua empat Komisi di DPRD akan dikendalikan dua partai tersebut.
Secara matematis PKB dan PPP mendominasi atau memiliki suara lebih dari 50 persen, dengan jumlah keseluruhan 23 kursi dari 45 kursi di DPRD Situbondo. PPP memperoleh 9 kursi, sedangkan PKB 13 kursi ditambah 1 kursi anggota DPRD dari Hanura yang bergabung dengan Fraksi PKB menjadi 14 kursi.
Saat ini jabatan Ketua Komisi memang menjadi rebutan fraksi-fraksi, yaitu Ketua Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV. Selain itu, ada juga Ketua Banleg dan Ketua Badan Kehormatan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo, H. Tolak Atin, membantah ada manuver sapu bersih jabatan Ketua Komisi. Menurutnya, urusan jabatan Ketua Komisi sepenuhnya ditentukan lobi-lobi Ketua Partai politik bukan urusan Fraksi.
Tolak Atin mengaku, Fraksi di DPRD hanya menjalankan keputusan Partai. Sejauh ini komunikasi antar pimpinan partai politik masih berjalan cukup baik dan mencair.
Tolak Atin mengatakan, secara pribadi dirinya menginginkan ada pembagian AKD secara proporsional, untuk suasana politik yang kondusif di DPRD. Menurutnya, apapun jabatannya di DPRD, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan amanah rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, mengatakan, sejauh ini belum ada satu pun surat masuk dari fraksi untuk penyebaran anggotanya di Komisi-Komisi. Edy Wahyudi berharap, minggu depan pembentukan Komisi-Komisi sudah akan rampung.
