Situbondo- Memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia, Kejaksaan Negeri Situbondo merilis sejumlah kasus korupsi selama 2019. Kejaksaaan juga memusnahkan barang bukti tindak pidana umum, karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Selama 2019, Kejaksaan telah menangani lima kasus tindak pidana korupsi, yaitu kasus dana desa di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur dan Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar.
Selain itu, ada juga kasus korupsi belanja langsung dengan terdakwa mantan Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, serta kasus hasil sewa tanah kas desa (TKD) di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih. Dari kasus korupsi yang ditangani, Kejaksaan menyelamatkan keuangan Negara sekitar 200 jutaan.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nur Slamet, selama ini proses persidangan kasus korupsi digelar di Surabaya, karena pengadilan Tipikor baru ada di tingkat Provinsi.
Nur Slamet mengaku, persidangan di ibu kota Provinsi itu sebenarnya kurang efektif, karena kejaksaan harus membawa terdakwa ke Surabaya dan membutuhkan biaya cukup tinggi.
Nur Slamet menambahkan, untuk biaya satu kasus tindak pidana korupsi bisa mencapai 60 jutaan selama proses persidangan. Oleh karena itu, jika kasus yang ditangani di bawah 50 juta, Kejaksaan mensiasatinya dengan cara melimpahkan berkas tersangka ke Pengadilan Tipikor secara bersama-sama dengan kasus lain. Hal itu untuk memudahkan membawa terdakwa saat mengikuti persidangan.
Nur Slamet mengatakan, jika pengadilan negeri bisa digunakan persidangan kasus korupsi, sebenarnya akan jauh lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena jaksa tak perlu membawa terdakwa ke Surabaya.
Sementara itu, pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dilakukan di lakukan di halaman Kejaksaan Negeri Situbondo, terdiri dari 77 karung kerang sisir bundar, 40 karung kerang susur bundar. Ada pula 24 bungkus serbuk bahan peledak seberat 50 gram. Puluhan gram narkoba jenis Sabu-sabu, ribuan butir obat dan ribuan jamu illegal siap edar.