Komisi II DPRD Situbodo Geram Carut Marutnya Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Minta Dinas Coret Kios Nakal

0
104
bhasafm
Rapat hearing komisi II bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo geram mengetahui carut-marutnya  penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.  Komisi II meminta Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Holtikultura Pemkab Situbondo, mencoret kios nakal menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut.

Carut-marutnya penyaluran pupuk terungkap saat Komisi II melakukan hearing bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP), serta penyalur pupuk mulai tingkat distributor,  kios dan kelompok tani. Hearing baru dilakukan untuk dua Kecamatan yaitu Banyuglugur dan Jatibanteng.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, Komisi II akan melakukan penyisiran penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di setiap Kecamatan. Untuk permulaan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuglugur dan Jatibanteng.

“Ini baru kami sisir di tingkat penyalur pupuk. Nanti kami akan minta data penerima sesuai e-RDKK dan akan kami sisir setiap data penerimanya,” ujarnya, melalui sambungan telpon, Minggu, 5 Desember 2021.

Hadi mengungkapkan, di Kecamatan Banyuglugur kios menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertingi (HET). Seharunya harga pupuk 225 ribu, namun kios menjualnya seharga 240 per kwintal. Selain harganya melebihi HET, masih ada biaya angkut dibebankan kepada petani kisaran 30 ribu per kwintal. Dengan begitu, untuk sampai kepada petani harga pupuk urea bersubsidi bisa mencapai 300 ribuan.

Menurutnya, adanya beban ongkos angkut disebabkan karena semua kios pupuk di Kecamatan Banyuglugur berada di Desa Kalianget. Untuk menyalurkan pupuk ke kelompok tani di Desa Kalisari, Desa Tepos, Desa Selobanteng dan Desa yang lain masih memerlukan biaya dan dibebankan kepada petani.

Oleh karena itu, Komisi II meminta agar semua kios di Kecamatan Banyuglugur ada di setiap desa. Kalau kios yang sudah ada tak bersedia, agar diganti dengan kios lain untuk memudahkan penyaluran pupuk dan tak perlu membebani petani.

BACA JUGA :  Pembangunan Mushalla DPRD Situbondo Habiskan Anggaran Ratusan Juta

“Ini benar-benar tak masuk akal karena  semua kios ada di Desa Kalianget, padahal untuk mengirim pupuk ke kelompok tani di desa jaraknya sekitar 10 sampai 15 kilometer. Akibatnya petani yang dirugikan,” ujarnya.

Begitu juga dengan Kecamatan Jatibanteng. Di salah satu desa ada persekongkolan antara kios dan ketua kelompok tani dengan menjual pupuk urea bersubsidi di atas HET hingga mencapai 300 ribu lebih. Komisi II meminta Dinas mencoret kios dan menggantinya dengan kios yang baru. Saat hearing juga terungkap, bahwa stok pupuk bersubsidi di masing-masing kios di Kecamatan Jatibanteng masih ada kisaran 21 ton belum terdistribusi, padahal saat ini banyak petani mengeluh kelangkaan pupuk.

“Pola pendistribusian tertutup seperti ini harus diubah. Banyak petani tidak tahu kalau pupuk sudah sampai di kios. Inilah yang menyebabkan carut marutnya penyaluran pupuk dan harus dibenahi,” ujar Hadi.

Lebih jauh Hadi Prianto meminta agar pola distribusi pupuk dari kios harus dilakukan secara terbuka. Begitu pupuk tiba, setiap kios harus memampangkan jatah pupuk yang diterima dan akan disalurkan kepada kelompok tani mana saja lengkap dengan jumlah petaninya sesuai e-RDKK.

Hadi menambahkan, bukan tidak mungkin temuan di dua Kecamatan itu juga terjadi dengan kios-kios di Kecamatan lain. Sebab sesuai data e-RDKK bahwa jatah pupuk di Situbondo sudah cukup, asalkan petani melakukan pemupukan sawah secara berimbang.

“Pemupukan berimbang yaitu menggunakan pupuk urea 125,  ditambah phonska, ZA dan pupuk organik. Selama ini petani kita hanya menggunakan pupuk urea saja yaitu 4-5 kwintal perhektarnya,” pungkasnya.

Reporter: Zaini Zain