. Bank milik Pemkab Situbondo itu diminta memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pelaku usaha kecil.){kind=link}
Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo meminta BPR Syari’ah, memprioritaskan penguatan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bank milik Pemkab Situbondo itu diminta memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pelaku usaha kecil.
Walil Ketua DPRD Situbondo, Hadi Prianto, mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat kerja bersama BPR Syari’ah. Sebagai bank plat merah, BPR Syari’ah harus terus memperkuat perekonomian pelaku usaha kecil.
Hadi mengaku sudah mengingatkan BPR Syari’ah, agar mempermudah akses permodalan pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional. Karena salah satu tujuan didirikan BPR Syari’ah yaitu memutus ketergantuan pedagang kecil terhadap rentenir.
Menurut Hadi, saat ini BPR Syari’ah baru menyentuh beberapa pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Kedepan BPR Syari’ah bersama Pemkab Situbondo, harus membesar pinjaman modal kepada pelaku UMKM baik home industry maupun pedagang kecil di pasar.
Politisi partai demokrat itu menambahkan, BPR Syari’ah memang sedang berbenah, termasuk menyelesaikan masalah kredit macet. Setelah keuangan BPR Syari’ah stabil, Hadi meminta segera merumuskan pola pinjaman bagi UMKM, untuk mempermudah pelaku usaha kecil mengakses permodalan secara syar’i.