 di Situbondo amburadul. Bantuan Kementerian Sosial sebagai bentuk kompensasi darurat pandemi Corona itu banyak ditemukan salah sasaran. Komisi IV DPRD Situbondo menemukan warga meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan.){kind=link}
Situbondo- Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Situbondo amburadul. Bantuan Kementerian Sosial sebagai bentuk kompensasi darurat pandemi Corona itu banyak ditemukan salah sasaran. Komisi IV DPRD Situbondo menemukan warga meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Selama melakukan monitoring penyaluran BST di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Komisi IV menemukan 15 bantuan salah sasaran dari 106 penerima. Selain ada warga meninggal terdaftar jadi penerima, ada juga PNS dan warga sudah pindah tempat tinggal juga ikut terdaftar.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Fahrudi Apriawan, amburadulnya data itu harus segera dicarikan solusinya, mengingat masih banyak warga kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai.
Fahrudi menambahkan, BST memang program pemerintah pusat. Meski demikian, Dinas Sosial harus menginventarisir seluruh data penerima salah sasaran. Selanjutnya, Dinsos mengusulkan untuk mengalihkannya kepada warga miskin yang membutuhkan.
Politisi PPP itu mengaku menerima banyak laporan terkait amburadulnya pendataan BST di desa lain. Oleh karena itu, setiap desa perlu punya semacam form ceklist, agar penerima bantuan salah sasaran bisa terdata dengan lengkap.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemkab Situbondo, Abu Bakar Abdi, memastikan bahwa semua penerima bantuan salah sasaran langsung di pending. Dinsos juga sudah membuat hotline pengaduan, agar warga melapor jika menemukan adanya penerima BST salah sasaran.
Menurut Abu Bakar, Pemkab Situbondo hanya memfasilitasi penyaluran bantuan melalui kantor Pos. Semua data penerima ditentukan Kemensos berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos RI.
Berdasarkan data Dinas Sosial Situbondo, semula Kabupaten Situbondo mendapatkan kuota Bantuan Sosial Tunai sebanyak 39.014 KK. Namun data terbaru menyebutkan akan ada tambahan penerima menjadi 50 ribuan KK. Setiap penerima akan mendapat bantuan Rp. 600.000 setiap bulannya selama tiga bulan.