 sejak awal 2019 silam.){kind=link}
Situbondo- Perwakilan penyuluh pertanian mendatangi Kantor DPRD Situbondo, Senin kemarin. Mereka merupakan penyuluh pertanian yang telah dinyatakan lulus tes sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak awal 2019 silam.
Para penyuluh pertanian itu merasa nasibnya digantung, karena sudah hampir setahun mereka belum mendapatkan SK. Akibatnya, mereka belum juga mendapatkan gaji meski sudah lulus tes PPPK.
Tak hanya 36 orang penyuluh pertanian, nasib serupa sebenarnya juga dialami ratusan guru honorer K2 yang juga lulus PPPK. Para guru PPPK juga tak mendapatkan gaji karena belum mendapatkan SK. Selama di kantor DPRD, perwakilan penyuluh pertanian itu ditemui Komisi II.
Menurut Dodi Erwinanto, perwakilan penyuluh pertanian, dirinya mewakili teman-temannya yang lain, menemui DPRD karena ingin mengetahui alasan belum turunnya SK sebagai PPPK. Sebab tanpa SK para honorer yang lulus PPPK sangat dirugikan.
Dodi mengaku kebingungan karena sejak November lalu kontraknya sebagai honorer sudah habis. Sementara tugasnya sebagai petugas penyuluh pertanian di lapangan tak bisa ditinggalkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, pihaknya sangat memahami kegelisahan para honorer yang sudah lulus PPPK. Sebab mereka sudah dinyatakan lulus sejak Pebraru 2019, namun hingga kini SK mereka belum terbit juga.
Menurut Hadi, Pemkab harus memikirkan nasib semua honorer yang lulus PPPK. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Komisi II akan segera meminta keterangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.