Situbondo- Komisi II DPRD Situbondo mendorong Pemkab segera melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak Taman Nasional Baluran, untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat di padukuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih.
Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Zuhri, S.H mengaku, hanya melalui PKS tersebut pemerintah bisa mengoptimalkan pelayanan bagi 1. 200 warga yang tinggal di Padukuhan Merak.
“Hanya perjanjian kerjasama itu pintu masuk mensejahterakan masyarakat merak. Saya masih terus menjalin komunikasi dengan pengelola Taman Nasional Baluran,” katanya, Selasa 17 November 2020.
Zuhri mengaku, saat ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih sangat minim. Petugas Kesehatan hanya sesekali berkunjung karena tidak adanya fasilitas. Tragisnya lagi kata Zuhri, Sekolah Dasar di padukuhan Merak menginduk ke SDN di Sumberwaru yang bukan termasuk sekolah terpencil. Akibatnya, para guru yang mengajar tak mendapatkan insentif guru terpencil.
“Harusnya nginduknya ke sekolah terpencil. Akibatnya banyak guru enggan ditugaskan disana karena daerahnya terpencil, tidak ada listrik dan signal,’’ sambungnya.
Menurut Zuhri, padukuhan merak salah satu daerah terpencil yang minim pelayanan publik. Kendalanya karena status tanahnya masih kawasan Taman Nasional Baluran. Oleh karena itu, Pemkab harus melakukan Perjanjian Kerjasama agar bisa mengoptimalkan pelayanan publik seperti pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan.
Zuhri menambahkan, Masyarakat padukuhan Merak nyaris menjadi daerah terisolir karena akses transportasi sulit. Harus menempuh jarak 15 kilometer melewati jalan setapak hutan Baluran atau naik perahu untuk sampai ke padukuhan merak.
Zuhri mengaku, masyarakat Merak menginginkan adanya pendidikan satu atap dari SD, SMP dan SLTA. Sejauh ini, untuk SMP dan SLTA masih kejar paket karena tidak ada sekolahnya.
“Sudah enam tahun ini disana ada program kejar paket untuk SLTP dan SLTA dikelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), namanya Merak Java School,” ujarnya.