Home / Pemerintahan / Otomatisasi Transaksi Real-Time, Bupati Situbondo Dorong Optimalisasi PAD Sektor Jasa

Otomatisasi Transaksi Real-Time, Bupati Situbondo Dorong Optimalisasi PAD Sektor Jasa

Situbondo, bhasafm.co.id- Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas guna menekan potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengumumkan rencana pengoptimalan penggunaan alat perekam transaksi usaha atau Tax Monitor di seluruh jaringan hotel dan restoran di Kabupaten Situbondo.

 

Tax Monitor merupakan perangkat digital yang dipasang pada mesin kasir untuk merekam data transaksi secara otomatis dan menghitung besaran pajak daerah yang wajib disetorkan pelaku usaha. Penggunaan alat ini diproyeksikan mampu mendongkrak raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

 

Bupati yang akrab disapa Mas Rio membeberkan bahwa pihak pemda akan segera memanggil seluruh pemilik usaha hotel dan restoran di Situbondo. Agenda pemanggilan tersebut difokuskan untuk menegaskan kewajiban pengintegrasian sistem Tax Monitor agar terhubung secara langsung (real-time) dengan server milik Pemkab Situbondo.

 

Mas Rio mengungkapkan, sebagian besar pengusaha sebenarnya sudah memiliki dan memasang alat Tax Monitor di tempat usahanya. Namun, mayoritas dari mereka masih enggan menyambungkan sistem tersebut ke server pemkab, sehingga pelaporan pajak masih dilakukan secara mandiri atau self-assessment tanpa pengawasan langsung.

 

Kondisi tersebut dinilai rawan memicu ketidaksesuaian nilai pajak yang disetorkan dengan riil omzet bulanan yang didapat. Dengan menghitung pajak secara sepihak tanpa transparansi data digital, penerimaan daerah dari sektor jasa dan pariwisata belum mencapai angka potensial yang sebenarnya.

 

Melalui skema konektivitas data secara real-time ini, Pemkab Situbondo optimistis aliran pajak usaha akan terekam secara otomatis, akurat, dan transparan. Langkah pembenahan sistem penerimaan ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran anggaran serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tag: