 Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia atau yang disebut PKH Plus){kind=link}
Situbondo, bhasafm.co.id- Pansus Pilkada DPRD Situbondo, mendatangi Kantor Dinas Sosial setepat untuk melakukan klarifikasi terkait Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia atau yang disebut PKH Plus
Anggota Pansus Pilkada DPRD Situbondo, Muhammad Faisol mengatakan, kedatangan Pansus ke Dinsos untuk meminta Dinas Sosial, tidak menyalurkan Bansos PKH Plus di masa Pilkada. Sebab yang Pansus ketahui, jadwal penyaluran bansos akan dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 November 2024.
Hal itu berdasarkan imbauan yang diterima DPRD bahwasanya pada saat momen pilkada bantuan sosial jenis apapun ditunda penyalurannya usai Pilkada.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dan bukti dokumen dari Kepala Dinas Sosial Situbondo, Pansus akhirnya memahami bahwa pencairan Bansos PKH Plus sudah ditetapkan Pemprov Jatim, karena sumber dananya berasal dari Pemprov Jatim dan harus dicairkan mulai tanggal 13 hingga 15 November 2024.
Faisol meminta kepada Dinas Sosial setempat, untuk tidak memanfaatkan penyaluran bantuan tersebut sehingga menguntungkan salah satu paslon. Bahkan. Pansus akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bansos PKH Plus di semua titik penyaluran.
Informasi dihimpun, Dinas Sosial Situbondo mencatat, ada sekitar 1.200 keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima Bansos PKH Plus triwulan IV tahun 2024. Masing-masing penerima adalah lansia di atas 70 tahun. Mereka mendapatkan Rp500.000 tiga bulan sekali.