Para Kades Unjuk Rasa Tolak Perpres 104 Terkait Alokasi Dana Desa

0
91
bhasafm
Para Kepala desa dan perangkat desa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Situbondo (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam organisasi APDESI (Asosialasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Pemkab dan Kantor DPRD Situbondo, Rabu kemarin. Mereka memprotes karena pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk BLT dan Ketahanan Pangan.

Selama berunjuk rasa, APDESI berorasi dan membentangkan poster, memprotes adanya Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021. APDESI meminta agar Perpres tersebut segera direvisi karena dinilai mengganggu kinerja pemerintahan desa.

Ketua DPC APDESI Situbondo, Juharto, mengatakan, semua kepala desa di Situbondo menolak Perpres No 104 tahun 2021, tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.  Perpres tersebut bertentangan dengan kamandirian desa, karena pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 68 persen dengan segala peruntukannya.

“Mudah-mudahan suara kami ini bisa didengar Presiden. Kalau tidak segera dilakukan revisi, kami seluruh perwakilan APDESI se Indonesia akan melakukan aksi lanjutan ke Kantor DPR RI di Senayan,” ujarnya, Rabu, 15 Desember 2021.

Menurut Juharto, Perpres 104 Tahun 2021 khususnya pada pasal 5 ayat 4 dinilai mengebiri kemandirian dan kedaulatan desa. Didalam  Perpres tersebut dijelaskan pengalokasian Dana Desa (DD) sebesar 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani serta 8 persen untuk penanganan Covid-19.

BACA JUGA :  Pemkab Anggarkan Rp 180 Juta Untuk Bantuan Alat Jemur Tembakau

Juharto menjelaskan, dengan prosentasi 68 persen anggaran yang sudah dialokasikan sebagaimana ketentuan Perpres, maka alokasi DD hanya tinggal 42 persen. Padahal semua pemerintahan desa sudah memiliki program sendiri, sebagaimana hasil musyawarah dusun dan Musrenbang desa.  Oleh karena itu, ia berdalih dengan Perpres tersebut para kepala desa bisa diprotes warganya, karena program yang sudah disepakati tak akan bisa dilaksanakan.

“Kami sudah memiliki program kerja yang ditetapkan melalui mekanisme di desa. Adanya Perpres 104 bisa membuat pemerintahan desa kacau karena masyarakat akan menuntut kepala desa karena program yang sudah mereka usulkan melalui musrenbang tidak dikerjakan,” terangnya.

Sementara itu,  selama di Kantor DPRD, ratusan kepala desa ditemui anggota Fraksi PPP H. Faisol dan  anggota Fraksi Partai Demokrat Hadi Prinato. Dua anggota dewan ini menemui langsung  para kepala desa dan perangkat desa di jalan.  Mereka mendukung langkah para kades untuk berjuang, menuntut hak kemandirian dan kedaulatan desa.

“Pada prinsipnya kami mendukung aksi kepala desa. Semoga yang jadi tuntutan para kades yaitu meminta ada revisi Perpres No 104 bisa segera dipenuhi,”ujar H. Faisol

Reporter: Zaini Zain