Data AKP Kacau, Komisi IV DPRD Tegaskan Tak Bisa Jadi Rujukan Program Pengentasan Kemiskinan

0
BhasaFM
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo Janur Sastra Ananda saat menemui Kepala Dinas Sosial Situbondo (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Amburadulnya data Angka Kemiskinan Partisipatif (AKP), sepertinya masih akan jadi polemic. Pasalnya, Komisi IV DPRD Situbondo menyatakan bahwa data AKP tersebut tak bisa jadi rujukan program pengentasan kemiskinan.

Padahal,  sejauh ini Pemkab telah membangga-banggakan data AKP tersebut, yang diproyeksikan akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Situbondo. Faktanya, data AKP yang ada saat ini masih dipertayakan, mengingat masih ditemukan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk data warga miskin di AKP.

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda mengatakan, hasil pendataan warga miskin melalui data AKP tak bisa dipergunakan sebagai basis data pengentasan program kemiskinan.

Janur mengatakan, “berdasarkan hasil kunjungan ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bahwa semua program bantuan pengentasan kemiskinan, harus menggunakan BDT atau Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia”. BDT sudah melalui proses validasinya secara berjenjang mulai tingkat RT, RW  dan seterusnya.

BACA JUGA :  Bupati Dadang Positif Covid-19, Sebelumnya Menghadiri Acara HUT Korpri di TPI Panarukan

Janur melanjutkan, “hanya data BDT satu-satunya rujukan program bantuan sosial, seperti pemberian bantuan Sembako dan pemberian Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Janur menambahkan, data AKP yang dimiliki Pemkab Situbondo masih belum valid. Selain  ASN Dinas Sosial masuk data warga miskin di AKP, warga yang tercantum dalam AKP juga mengaku belum pernah diwawancarai ataupun disurvei petugas AKP.

Oleh karena itu kata Janur, pihaknya menyarankan agar semua pihak bisa duduk bersama, membahas kerancuan pendataan AKP tersebut, agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, mengaku pihaknya tidak pernah terlibat pendataan Angka Kemiskinan Partisipatif (AKP). “Pendataan AKP sepenuhnya dilakukan Bapedda” tutur Lutfi.

Lutfi menambahkan, sebagai operator program pihaknya mengapresiasi adanya data AKP, namun harus kembali dilakukan validasi. Lutfi menegaskan agar program pengentasan kemiskinan tidak rancu, semuanya harus menginduk pada satu data rujukan.