DPRD Pertanyakan Dasar Penarikan Parkir 2000 di Alun-Alun Situbondo

0
BhasaFM
parkir di alun-alun Situbondo (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Alun-alun Situbondo kembali jadi sorotan. Tak hanya konsep penataan alun-alun yang terkesan bongkar pasang setiap tahunnya, penarikan retribusi terhadap pengunjung juga jadi sorotan.

DPRD meminta Pemerintah menstop penarikan parkir, karena sangat tidak wajar sarana publik ada penarikan retribusi. Kalaupun diperlukan parkir, Pemerintah diminta mencarikan tempat di luar alun-alun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan, sebagai tempat kegiatan masyarakat umum, alun-alun mestinya bebas kendaraan agar pengunjung bisa menikmati suasana sekitar.

Menurut Hadi, tidak ada aturannya di dalam alun-alun jadi tempat parkir. Apalagi masyarakat  masih harus dibebani bayar retribusi, hanya untuk sekedar menikmati alun-alun yang dibangun menggunakan uang rakyat.

Jika memang diperlukan, Hadi meminta Pemkab membuat tempat khusus parkir di luar alun-alun. Pengelolaannya juga harus jelas dan hasil retribusinya masuk ke  kas daerah.

Hadi juga mempertanyakan dasar penetapan tarif 2000 parkir di alun-alun. Menurutnya,  penetapan tarif tersebut sangat liar karena tidak ditetapkan Pemerintah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pertamanan dan JPU pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Situbondo, Ali Munir, mengakui pengelolan parkir alun-alun memang dikelalola paguyuban pedagang.

Menurut Munir, pengelolaan oleh paguyuban sebagai bentuk pembinaan pemerintah karena berdampak positif. Pedagang lebih mandiri karena memiliki pendapatan lain di luar aktivitas berjualannya. Munir memastikan, sebagian pendapatan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Munir menambahkan, penempatan area parkir di dalam alun-alun memang kurang bagus. Oleh karena itu, Pemerintah sudah melakukan trobosan untuk memindahkan area parkir ke sebelah barat. Meski tetap berada di dalam alun-alun, namun sudah dilakukan pembenahan dengan menggunakan paving, serta dilengkapi area bermain.