DPRD Situbondo Soroti Anggaran Fantastik Honor Kegiatan Pegawai Sebesar 146 Miliar

0

Situbondo- DPRD Situbondo  menemukan anggaran fantastik di dalam Rancangan APBD 2020. Ada anggaran honor untuk kegiatan pegawai hingga mencapai 146 miliar lebih.

Anggaran honor kegiatan pegawai itu hampir mencapai 40 persen dari belanja barang dan jasa. Anggaran tersebut dinilai tak masuk akal, karena para pegawai sudah mendapatkan gaji serta tunjangan perbaikan penghasilan pegawai atau TPPP.

Data yang diterima Bhasa menyebutkan. Rancangan APBD 2020 Situbondo mencapai 1 triliun 745 miliar 796 juta lebih. Dari anggaran tersebut terbagi pada dua pos anggaran yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung atau anggaran untuk publik. Untuk belanja tidak langsung atau belanja rutin pegawai sebesar 1 triliun 033 miliar lebih. Sedangkan belanja langsung atau untuk pembangunan hanya sebesar 794 miliar 330 juta lebih.

Nah, di dalam anggaran belanja langsung itu terdiri dari belanja pegawai sebesar 146 miliar 551 juta lebih. Belanja barang dan jasa 388 miliar 836 juta lebih,  serta belanja modal sebesar 258 miliar 939 juta lebih.

Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hadi Prianto, besarnya honor pegawai di pos anggaran belanja langsung atau kegiatan pembangunan sangat membebani APBD dan pemborosan. Setiap kegiatan pembangunan masih ada anggaran honor bagi pegawai, menyebabkan anggaran pembangunan menjadi  mahal di ongkos.

BACA JUGA :  Masuk Masa Pensiun, Kapolsek Arjasa AKP Heri Budiono Diganti

Hadi Prianto menambahkan, honor kegiatan pegawai di dalam Rancangan APBD 2020 jauh lebih besar dibandingkan APBD 2019 yang hanya mencapai 80 miliar lebih.  Jika jumlahnya sama seperti tahun ini, maka ada penghematan sekitar 66 miliar lebih.

Oleh karena itu, politisi yang juga Wakil Ketua  Komisi II DPRD Situbondo, meminta agar anggaran honor kegiatan bagi pegawai sebesar 146 miliar dikoreksi. Hadi mengaku sudah pernah menyampaikan keberatannya namun tetap tidak ada perubahan.

Lebih jauh Hadi Prianto menilai Pemkab Situbondo tak konsisten mengelola APBD. Dua tahun lalu pemerintah berjanji akan menghapus honor kegiatan pegawai dan menggantinya dengan TPPP atau tunjangan perbaikan penghasilan pegawai. Namun faktanya anggaran TPPP tetap ada dan anggaran honor kegiatan juga ada. Hadi setuju anggaran TPPP diperbesar, namun honor kegiatan harus di hapus dan dialihkan untuk kegiatan padat karya.