Menurut Penasehat KPK, Pejabat Tak Mau Daftarkan LHKPN Perlu Dicurigai

0
BhasaFM
KPK beri pembekalan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 di Kantor DPRD Situbondo (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Pejabat publik yang tak mau medaftarkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dicurigai. Pernyataan ini disampaikan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Santoso, di Kantor DPRD Situbondo, Jum’at Sore kemarin.

Menurut Budi Santoso, kesadaran  pejabat mendaftarkan LHKPN,merupakan bentuk kepatuhan mendukung pemberantasan korupsi. Sebab jika niatnya menjadi pejabat baik, pasti tidak akan susah mendaftarkan LHKPN ke KPK.

BhasaFM
KPK memberikan pembelakan di Kantor DPRD (foto: Zaini Zain)

Dihadapan para anggota DPRD baru hasil Pemilu 2019, Budi Santoso mengingatkan bahwa pelaporan LHKPN dilakukan sebelum menjabat, saat menjabat dan setelah selesai menjabat.

Menurutnya, KPK hanya menjalankan perintah undang-undang, karena melaporkan LHKPN menjadi dasar pencegahan korupsi. Budi Santoso mengaku,  untuk 45 anggota DPRD Situbondo periode 2014-2019, masih ada empat orang anggota dewan belum mendaftarkan LHKPN menjelang purna tugas.

BACA JUGA :  Puluhan Anggota Polres Situbondo Dilakukan Tes Urine Narkoba

Budi Santoso memuji Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang memiliki komitmen tinggi pencegahan korupsi. Mendagri sudah menerapkan tak mau melantik pejabat jika tak melaporkan harta kekayaannya.

Lebih jauh Budi Santoso menegaskan, KPK terus melakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya melalui roadshow “Jelajah negeri bangun antikorupsi”.  Tahun ini KPK melakukan roadshow di 28 Kabupaten/Kota tersebar di tiga Provinsi. Dari 28 Kabupaten/Kota sebanyak 17 Kabupaten/Kota berada di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Situbondo. KPK akan mengakhiri kunjungannya di Situbondo Minggu besok.