Raup Penghasilan 110 Miliar Lebih, RSUD Jadi Penyumbang PAD Terbesar APBD 2018

0
BhasaFM
Wakil Bupati Yoyok Mulyadi usai rapat paripurna di Kantor DPRD SItubondo (foto: Zaini Zain)

Situbondo– Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD 2018 silam di Situbondo melebihi target. Tiga rumah sakit milik pemkab Situbondo jadi menyumbang pendapatan terbesar.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, saat menyampaikan nota pengantar pertanggung jawaban APBD 2018 di rapat paripurna di Kantor DPRD Situbondo, Selasa kemarin.

PAD pada APBD 2018 mencapai 187 Miliar 287 juta lebih. Jumlah ini melebihi target Pemkab Situbondo yang menargetkan PAD sebesar 178 Miliar 279 juta. Dengan demikian ada peningkatan 9 miliar 7 juta lebih.

Penyumbang PAD terbesar berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo, RSUD Asembagus dan RSUD Besuki serta Puskesmas. Pendapatan dari BLUD ini mencapai 110 Miliar 131 juta lebih. Sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti Perusahan Daerah (Perusda). Pendapatan dari beberapa Perusda hanya menyumbang PAD sebesar 4 Miliar 177 juta lebih.

Menurut Wakil Bupati Yoyok Mulyadi, APBD 2018 silam sebesar 1 Triliun 755 Miliar 587 juta lebih. APBD bersumber dari transfer Pemerintah Pusat  sebesar 1 Triliun 515 miliar 955 juta, serta PAD sebesar 187 miliar 287 juta.

BACA JUGA :  Ribuan Warga Antusias Menyaksikan Gerak Jalan Kreatif

Yoyok Mulyadi mengaku, berdasarkan hasil audit BPK, pengelolaan APBD Situbondo pada tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian WTP  ini tentu sangat membanggakan, karena  menunjukan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Pemkab Situbondo sudah cukup bagus.

Meski demikian kata Yoyok, mendapat opini WTP bukan berarti sudah bersih dan tanpa catatan. Masih ada beberapa temuan BPK yang harus tetap di evaluasi, salah satunya masalah pengelolaan keuangan desa. Selain jadi temuan BPK, pengelolaan keuangan desa tersebut juga menjadi temuan inspektorat.

Lebih jauh Wakil Bupati Yoyok Mulyadi menegaskan, banyaknya temuan BPK tentang pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa faktor, salah satunya masalah SDM. Oleh karena itu, Wabup berjanji akan melakukan evaluasi agar pengelolaan dana desa tahun ini akan lebih baik lagi.