Respon Temuan BPK DPMD Minta Pemerintah Desa Tertib SPJ

0

Situbondo– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Situbondo, meminta para kepala desa tertib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana desa. Berdasarkan temuan BPK, ada sembilan desa dinilai tak tertib SPJ.

Kabid Bina Desa pada  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Yogie Kripsian Sah, mengatakan, ada beberapa masalah penggunaan keuangan dana desa  tahun angaran 2018. Berdasarkan temuan BPK di sembilan desa tersebut,di temukan masalah pengerjaan proyek fisik, kelebihan pembayaran, serta pembelanjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Yogie berharap, kedepan tidak ada lagi desa yang dikategorikan tidak tertib SPJ. Yogie mengaku akan memberikan pembinaan-pembinaan agar kejadian serupa tak terulang kembali.

BACA JUGA :  Dua Perusda Kian Terpuruk, Pasir Putih Hanya Mampu Setor PAD 15 Juta APBD 2019

Saat ini kata Yogie, pihaknya masih mengevaluasi Peraturan Bupati terkait dana desa. Tahun depan Pemkab akan memberikan sanksi, jika masih ditemukan ada desa tak tertib pembuatan SPJ.

Data yang diterima Bhasa menyebutkan. Sembilan desa yang dinilai BPK tak tertib SPJ yaitu Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih. Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Desa Demung, Kecamatan Besuki, serta dua desa di Kecamatan Jangkar, yaitu Desa Palangan dan Desa Sopet.