Tipikor Polres Situbondo Dalami Penyebab Pengerjaan Proyek Fisik Molor

0
BhasaFM
Kasat Reskrim (kiri) saat mendampingi Wakapolres Situbondo jumpa pers, Jum'at 17 Januari 2020 (foto: Zaini Zain)

Situbondo- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Situbondo, sedang mendalami sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur 2019. Pasalnya, sejumlah proyek fisik berjumlah miliaran rupiah tersebut tidak selesai tepat waktu.

Tipikor sudah turun ke lapangan, melihat sejumlah pengerjaan proyek.  Saat ini, penyidik sudah mengumpulkan data-data, untuk memastikan penyebab molornya pengerjaan proyek tersebut.

Kasat Reskrim AKP Masykur, ditemui usai konferensi pers beberapa waktu lalu mengaku, penyidik Tipikor memang sudah turun ke lapangan untuk kepentingan full data.

Menurut Masykur, selanjutnya penyidik akan berkoordinasi dengan tim SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk memastikan penyebab keterlambatan pengerjaan proyek infrastruktur 2019.

Masykur menambahkan, saat ini penyidik sudah mendapatkan informasi beberapa penyebab keterlambatan pengerjaan proyek. Meski begitu, Masykur mengaku tidak bisa menyampaikannya karena masih proses full data.

BACA JUGA :  Tiga Calon Selesai Mengikuti Tes Tidak Otomatis Lolos Jadi Direktur PDAM

Perlu diketahui. Ada sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di Situbondo tidak selesai sesuai kontrak kerja. Komisi III DPRD sempat memanggil sejumlah kepala dinas,  agar bertanggung jawab atas molornya pengerjaan proyek tersebut, mengingat proyek infrastruktur merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Ada beberapa penyebab molornya pengerjaaan proyek itu, salah satunya terjadi monopoli pengerjaan proyek di Situbondo. Satu kontraktor bisa mendapatkan banyak pekerjaan, baik melalui lelang terbuka maupun proyek PL atau penunjunkan langsung yang jumlahnya di bawah 200 juta.

Monopoli proyek ini nyaris tak terendus, karena pihak rekanan bisa menggunakan nama CV pihak lain untuk mendapatkan mengerjakan banyak proyek. Beberapa anggota Komisi III mengingatkan, agar kepala dinas tak memberikan proyek fisik lagi kepada kontraktor yang tak professional, yaitu tidak bisa merampungkan pekerjaannya sesuai kontrak.