Pencairan BLT Desa Masih Terkendala Tumpang Tindih Data

Situbondo- Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, tampaknya masih menyisakan berbagai persoalan. Salah satu yang paling krusial yaitu masih adanya tumpang tindih data, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial di tengah pandemi Corona.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, sudah mengundang Apdesi sebagai organisasi kepala desa untuk menyerap aspirasi sekaligus untuk mengetahui kendala apa saja dalam penyaluran BLT Desa.

Menurut Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin, pihaknya mengundang Apdesi agar penyaluran BLT Desa tepat sasaran. Lutfi mengaku tak ingin adanya tumpang tindih data penerima BLT Desa dengan bantuan sosial lainnya.

Menurut Lutfi, berdasarkan rapat koordinasi dengan Apdesi, bahwa pemerintah desa masih kesulitan menyalurkan BLT desa, karena masih terjadi tumpang tindih data penerima antara data milik Pemkab  yang terangkum dalam DTD-AKP atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif, dengan bantuan sosial dari Pusat maupun Provinsi. Pihak desa masih perlu menyingkronkan dengan Bapedda berkenaan dengan DTD-AKP tersebut.

Lutfi mencontohkan ada salah satu desa mendapat jatah 100 KK berdasarkan data DTD AKP. Namun dari jumlah tersebut hanya 50 KK layak menerima bantuan. Sedangkan 50 penerima lainnya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Bappeda agar tidak terjadi double bantuan.

Sementara itu, Kepala Desa Jangkar, Mansur, mengakui masih adanya tumpang tindih data. Mansur mengaku sudah mengusulkan untuk menyalurkan bantuan BLT Desa secara merata.

Menurut Mansur,  dirinya belum menggelar Musdes terkait penyaluran BLT desa, karena khawatir terjadi gejolak di masyarakat.