Pendataan Libatkan Pendamping PKH, Bung Karna Berharap Semua Warga Miskin Bisa Terima Bantuan

0
115
Bhasafm
Rakor: Bupati Situbondo, Karna Suswandi saat acara Rakor bersama pendamping PKH di pendopo Kabupaten, Jumat, 12 Maret 2021 ( foto: Zaini Zain )

Situbondo- Bupati Situbondo Karna Suswandi,  meminta seluruh warga bisa menikmati program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Bupati saat menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Pendopo Kabupaten, Jum’at kemarin.

Bupati yang akrab dipanggil Bung Karna itu mengatakan,  Pemkab melibatkan PKH untuk mendata warga miskin, agar tak terjadi kerancuan data penerima bantuan. Data warga miskin di Situbondo harus sejalan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu memuat 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah.

“Validasi data kemiskinan sangat diperlukan agar semua program pemerintah akan tepat sasaran,” ujar Bung Karna, Jum’at, 12 Maret 2021.

Bung Karna menambahkan, keterlibatan pendamping PKH  diperlukan, mengingat mereka sudah melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 136 desa dan kelurahan. Ada 117 pendamping PKH  di Situbondo. Mereka sudah banyak mengetahui status keluarga miskin yang layak menerima bantuan sosial Kemensos RI.

BACA JUGA :  KUA PPAS Perubahan APBD 2021 Disahkan, Pemkab Anggarkan Belanja Daerah Rp. 2 Triliun 102 Miliar

“Pendamping PKH tugasnya memberikan pendampingan kepada KPM. Disaat itulah, mereka juga melakukan validasi DTKS” ujar Bung Karna.

Bung Karna menambahkan, selama ini pendataan kemiskinan hanya melibatkan pemerintah desa termasuk seluruh Ketua RT. Saat ini, Pemkab melibatkan pendamping PKH, agar hasil pendataan lebih baik dan tidak rancu karena memadukan dua data. Dengan begitu penurunan kemiskinan akan lebih cepat tercapai.

“Jika ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan data yang valid. Dengan demikian, kita bisa menekan angka kemiskinan di Situbondo,” sambungnya.

Bung Karna berharap, proses validasi dan verifikasi DTKS yang sedang berlangsung, akan memperoleh data valid sehingga bantuan sosial tepat sasaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi maupun Pemerintah daerah. Kedepan, tidak boleh ada lagi warga miskin tidak menerima bantuan karena tidak terdata.

“Harapannya  tak ada lagi warga miskin yang tidak tercover dalam DTKS sehingga pelayanan bagi warga miskin bisa dilakukan secara maksimal dan masif,” terangnya.

Reporter: Zaini Zain