Situbondo- Sejumlah pengelola objek wisata di Situbondo mendatangi Kantor DPRD Situbondo, Rabu kemarin. Mereka menemui Komisi II mengeluhkan tidak jelasnya penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Akibatnya, banyak pengelola kesulitan membayar karyawannya karena tak ada pemasukan.
Minimnya pemasukan dirasakan pengelola wisata, karena seringkali dilakukan penutupan tempat wisata saat momen liburan dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19. Ironisnya, pusat-pusat perbelanjaan yang berada di dalam ruangan tertutup malah tetap dibuka, padahal lebih beresiko penyebaran Covid-19.
Salah seorang pengelola wisata, Jasmoto mengatakan, semua pengelola wisata collapse, karena tidak jelasnya aturan penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Meski pada hari-hari normal lokasi wisata diijinkan tetap buka, namun pada saat hari libur atau momen-momen besar objek wisata diminta tutup.
Menurut Jasmoto, sejak pandemi pengunjung wisata pada hari-hari normal sangat sedikit. Para pengelola wisata hanya berharap momen libur untuk menambah pemasukan. Baginya, semua tempat beresiko penyebaran Covid. Namun, di lokasi wisata akan lebih mudah dikendalikan, karena lokasi wisata berada di ruang terbuka dan mudah dilakukan pengawasan.
“Kalau bicara potensi penyebaran Covid-19, maka semuanya berpotensi. Untuk lokasi wisata akan lebih mudah terpantau dibandingkan dengan pertokoan yang tetap dibiarkan buka. Ini yang menimbulkan kecemburuan bagi kami pengelola wisata,” katanya, ditemui di Kantor DPRD Situbondo, Rabu, 2 Juni 2021.
Jasmoto yang juga pengelola wisata Grand Pathek meminta agar tidak ada penutupan lokasi pada saat hari libur, mengingat objek wisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi. Meski begitu, semua pengelola wisata setuju dilakukan pengetatan prokes bagi pengunjung termasuk menjaga jarak dan mengenakan masker.
“Kami mohon kepada Satgas agar mempertegas ketentuan prokes khusus pengelolaan wisata. Lokasi wisata itu sangat luas, jadi sangat mudah untuk mengatur pengunjung untuk tidak berkerumun dibandingkan di pusat perbelanjaan yang bisa jadi malah berdesak-desakan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, mengaku akan memfasilitasi aspirasi para pengelola wisata tersebut. Minggu depan, Komisi II akan mempertemukan para pengelola wisata dengan Dinas Pariwisata agar keluhan mereka bisa terakomodir.
Menurut Hadi, keberadaan objek wisata memang terdampak langsung pandemi Covid-19. Banyak pengelola wisata mulai kesulitan finansial karena sepinya pengunjung. Kondisi ini diperparah adanya penutupan di hari-hari libur.
“Mereka datang kesini menyampaikan aspirasi. Mereka meminta keadilan agar tidak ditutup saat hari-hari besar, seperti perlakuan Satgas terhadap Roxy dan KDS masih tetap buka,” ujarnya.
Hadi menambahkan, semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi masalah pengelolaan pariwisata. Saat ini banyak pengelola wisata seperti Grand Pathek, objek wisata KK 26, Kampung Blekok dan beberapa wisata lainnya, sudah mulai mengalami kesulitan finansial.
“Tadi disampaikan bahwa para pengelola wisata ini sudah mulai kesulitan untuk membayar karyawannnya. Jadi ini menjadi pemikiran kita bersama dan harus dicarikan solusinya,” tuturnya.
Reporter: Zaini Zain