, penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp. 25 miliar. Pasalnya, Pemkab terkesan kurang transparan menggunakan dana tersebut.){kind=link}
Situbondo- Tiga fraksi di DPRD Situbondo mengajukan pembentukan panitia khusus (Pansus), penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp. 25 miliar. Pasalnya, Pemkab terkesan kurang transparan menggunakan dana tersebut.
Ketiga fraksi yang jadi motor penggerak pembentukan Pansus, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS), yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan PKS.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Situbodo, Zairozi, ketiga fraksi sudah sepakat mengajukan pembentukan Pansus, karena peduli terhadap penanganan Covid-19. Berkas pengajuan pembentukan Pansus sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD.
“Ini sudah kita ajukan surat pengajuannya ke Sekretariat DPRD,” kata Zairozi, ditemui di Kantor DPRD, Rabu, 27 Mei 2020.
Zairozi mengaku, ketiga fraksi mengajukan pembentukan Pansus, karena ingin memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Melalui Pansus angota dewan akan mendorong eksekutif lebih transparan menggunakan anggaran Covid.
Menurutnya, anggaran Covid cukup besar mencapai 25 miliar, diambilkan melalui beberapa program di APBD. Oleh karena itu, peruntukan anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan manfatnya oleh masyarakat.
Zairozi menambahkan, pihaknya mendengar sudah ada sekitar 9 miliar lebih anggaran Covid sudah dipergunakan. Hingga kini kata Zairozi, DPRD selalu menerima keluhan masyarakat terkait kinerja Satgas.
“Tujuan kami mendorong penggunaan anggaran itu transparan, kalau tidak akan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Itu tugas kami mengawasinya,” terangnya.
Pernyataan senada diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andi Handoko. Menurutnya, pembentukan pansus ingin mendorong kinerja Satgas lebih optimal dan penggunaan anggaran lebih transparan.
Selama ini lanjut Andi, DPRD belum tahu peruntukan anggaran 25 miliar. Melalui pembentukan Pansus, DPRD bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap serapan anggaran Covid.
“Jangan selalu dinilai politis, tugas dewan melakukan pengawasan dan ini untuk kepentingan kemanusiaan,” ujar Andi Handoko yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Situbondo.