Perusda Pasir Putih Hampir Gulung Tikar, Gaji Karyawan Masih Nunggu Pendapatan Karcis Masuk

Situbondo- Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih hampir gulung tikar. Saat ini, Perusda pasir putih mengalami krisis keuangan. Untuk membayar gaji karyawannya bulan depan masih menunggu pendapatan karcis masuk.

Setiap bulannya, perusahaan milik Pemkab Situbondo itu membutuhkan biaya operasional sekitar 180 jutaan. Tragisnya, keuangan yang tercatat di kas Perusda per 11 Maret hanya 70 jutaan. Krisis keuangan perusda pasir putih ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, usai melakukan kunjungan kerja ke Pasir Putih, Selasa kemarin.

Menurut Hadi Prianto, kondisi keuangan di  Perusda pasir putih memang sangat miris, karena pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan.  Setiap bulannya, Perusda pasir putih harus memiliki uang 109 juta untuk membayar gaji 66 karyawannya.

Ironisnya kata Hadi, untuk menggaji karyawannya bulan depan, Perusda harus mengumpulkan uang sekitar 39 jutaan. Minus keuangan ini belum termasuk biaya operasional sekitar 75 jutaan, untuk biaya operasional bayar listrik dan operasional lainnya.

Hadi mengaku, tidak adanya ketersediaan keuangan yang cukup, bisa menyebabkan karyawan tidak digaji jika pendapatan karcis masuk tak mencukupi. Bahkan saat ini, Perusda pasir putih menetapkan karcis masuk dermaga karena ingin menambah pendapatan keuangan.

Hadi mengatakan, dirinya melakukan rapat kerja ke Perusda pasir putih,  karena ingin melihat langsung kondisi terkini keuangan yang ada. Hadi meminta Bupati segera melakukan perbaikan managerial jika tak ingin perusda pasir putih bangkrut.

Hadi menegaskan, sejak dulu DPRD sudah merekomendasikan fasilitas e-tiketing atau tiket elektronik di pintu masuk pasir putih. Hal itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi kebocoran retribusi karcis. Ironisnya, hingga kini rekomendasi DPRD Situbondo tersebut tak pernah digubris.

Lebih jauh Hadi Prianto mengaskan, Perusda pasir putih memang masih menyisakan banyak masalah. Selain krisis keuangan, hingga kini asset Perusda masih tumpang tindih. Ada sekitar 3 hektar lebih tanah belum diserahkan ke pasir putih dan masih menjadi asset Pemkab Situbondo.  Selain asset tanah, masih banyak asset bangunan lainnya yang belum dipisahkan.

Menurutnya, ketidak jelasan pengelolaan asset tersebut, menjadi salah satu alasan Komisi II DPRD Situbondo merekomendasikan pembubaran perusda pasir putih.  Komisi II menilai percuma dibentuk Perusda, sementara asset-asetnya masih di kelola Pemkab.  Oleh karena itu, sebaiknya perusda dibubarkan dan pengelolaannya langsung dilakukan Pemkab Situbondo melalui Dinas Pariwisata.