 serentak tahun ini.){kind=link}
Situbondo- Wakil Bupati Situbondo Ny. Hj. Khoirani memimpin rapat koordinasi bersam Forkopimda, untuk mematangkan kesiapan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini.
Pilkades serentak akan dilaksanakan di 17 Desa tersebar di 14 Kecamatan. Tim Kabupaten telah mematangkan tahapan untuk mencegah terjadi gejolak saat pelaksanaan Pilkades serentak pada 6 Oktober 2022 mendatang.
Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemkab Situbondo, Lutfi Joko Prihatin mengatakan, ada tahapan-tahapan Pelaksanaan Pilkades, mulai pembentukan panitia hingga pemutakhiran daftar pemilih. Semuanya tahapan akan dimonitor langsung tim Kabupaten yang melibatkan lintas sektoral.
“Kami rapat dengan Forkopimda hari ini untuk mematangkan tahapan-tahapan Pilkades termasuk membahas yang paling rawan mulai saat pemutakhiran data pemilih mulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) hingga DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ujarnya, ditemui usia rapat di ruang IR Pemkab Situbondo, Kamis, 7 Juli 2022.
Menurut Lutfi, pelaksanaan Pilkades serentak di 17 Desa tahun ini ada yang berbeda dibandingkan Pilkades sebelumnya, karena tempat pemungutan suara mirip seperti Pilkada. Setiap TPS akan ada 5000 pemilih. Selain itu, ada juga deklarasi damai di setiap desa.
“Kalau dulu deklarasi damai cukup di Kabupaten. Sekerang di semua desa yang melaksanakan Pilkades. Kami juga sudah berkooordinasi dengan Kemendagri bahwa setiap TPS bisa lebih sedikit 500 pemilih,” terangnya.
Lutfi menambahkan, tahapan lainnya yang menjadi fokus pembahasan rapat yaitu pendaftaran bakal calon kades. Tim Kabupaten telah mempersiapkan tahapan-tahapannya, termasuk kemungkinan adanya tes tulis bagi desa yang pendaftar bakal calon Kades lebih dari lima orang.
“Kami akan menunjuk pihak ketiga kalau nantinya ada tes tulis bakal calon. Tes tulis itu bagi setiap desa yang bakal calonnya lebih dari lima orang,” terangnya.
Lebih jauh Lutfi menegaskan, bahwa seluruh biaya pelaksanaan Pilkades dianggarkan melalui APBD 2022. Untuk pelaksanaan Pilkades di 17 Desa dianggarkan sebesar Rp. 1 Miliar. Anggaran tersebut dipergunakan seluruh proses tahapan Pilkades.
“Untuk mencegah terjadinya kerawanan serangan fajar atau politik uang, nanti akan kami bahas bersama tim Kabupaten untuk membentuk tim anti politik uang bersama aparat kepolisian,” pungkasnya.
Reporter: Zaini Zain