 Kabupaten Situbondo, Khoirul Anam mengajak semua penyelenggara ad hoc petugas panitia suara atau PPS dan panitia pemilihan kecamatan atau PPK agar bekerja dengan berpedoman pada aturan yang ada, sesuai dengan yang disumpahkan saat pelantikan.){kind=link}
Situbondo, bhasafm.co.id- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Khoirul Anam mengajak semua penyelenggara ad hoc petugas panitia suara atau PPS dan panitia pemilihan kecamatan atau PPK agar bekerja dengan berpedoman pada aturan yang ada, sesuai dengan yang disumpahkan saat pelantikan.
Menurut Khoirul Anam, penyelenggara ad hoc berpotensi atau berpeluang untuk melakukan pelanggaran kode etik hingga pelanggaran hukum pidana. Sehingga bekerja secara profesional dan berpedoman pada aturan yang berlaku menjadi sangat penting agar tidak terjerat dengan pelanggaran pidana maupun etik.
Khoirul Anam menyebut, ada beberapa ketentuan hukum pidana maupun etik yang berpotensi dilanggar oleh penyelenggara dan tidak boleh terjadi, di antaranya, anggota PPS, PPK, dan KPU yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap daftar dan data pemilih, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, tidak berhak mencoblos lalu mencoblos.
Menggagalkan pemungutan suara, juga termasuk melanggar ketentuan hukum pidana, memberi keterangan tidak benar, merusak, mengubah, atau menghilangkan hasil pemungutan suara, dan mendampingi bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, halangan fisik lain, juga melanggar hukum pidana.
Poin-poin pelanggaran yang berpotensi terjadi itu, diharapkan menjadi atensi para penyelenggara, agar selamat dari jeratan hukum. Ia berharap, para penyelenggara ad hoc memahami kerawanan pelanggaran tersebut, sehingga tidak ada penyelenggara yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana maupun etik.
Ia kembali menekankan kepada jajarannya, untuk bekerja profesional, jujur dan adil, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak akan berjalan suskes dan berintegritas.