Ratusan Nelayan Probolinggo Demo Kantor PSDKP Pelabuhan Kalbut Tuntut 50 Nelayan Dibebaskan

0
142
bhasafm
Ratusan nelayan asal Mayangan Probolinggo saat berdemo ke KAntor PSDKP pelabuhan Kalbut Situbondo (Foto: Zaini Zain)

Situbondo- Ratusan nelayan asal Mayangan Kabupaten Probolinggo, berunjuk rasa menutut pembebasan 50 nelayan asal Probolinggo yang ditahan di kantor Syahbandar pelabuhan Kalbut Situbondo. Puluhan nelayan itu diamankan PSDKP KKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena kedapatan menangkap ikan di perairan Kalbut menggunakan alat cantrang pada tanggal 8 Desember 2021.

Para pengunjuk rasa memprotes ketidakjelasan status hukum puluhan nelayan tersebut karena sudah 13 hari ditahan di Kantor Syahbandar Kalbut. Selain menuntut pembebasan para nelayan, pengunjuk rasa juga meminta lima perahu kapal yang diamankan segera di izinkan dibawa pulang.

Para pengunjuk rasa yang sebagian istri para nelayan yang ditahan mengancam akan menduduki kantor syahbandar pelabuhan kalau tuntutannya tak dipenuhi. Mereka menilai para nelayan yang ditahan merupakan tulang punggung keluarga.

“Kami datang kesini melakukan aksi damai. Kami hanya butuh kepastian status 50 nelayan serta lima kapal yang diamankan PSDKP KKP karena dinilai menggunakan alat tangkap ikan berupa cantrang segera dibebaskan, karena mereka punya anak dan istri yang perlu diberi makan,” teriak pengunjuk rasa.

Setelah berorasi dan membentangkan poster, sebanyak 10 orang perawakilan pengunjuk rasa akhirnya diijinkan bertemu PSDKP untuk menyampaikan tuntutannya. Setelah melalui proses negosiasi, 50 nelayan yang ditahan akhirnya dibebaskan dengan bersyarat.

BACA JUGA :  Operasi Zebra Gunakan Tilang Elektronik, Tujuh Pelanggaran Lalulintas Jadi Sasaran Operasi

Juru bicara nelayan Muhammad Hambali mengatakan, bahwa penangkapan lima perahu kapal dan 50 nelayan asal Probolinggo karena dinilai menggunakan alat tangkap cantrang, sebenarnya karena terjadi salah paham dan proses hukumnya masih berupa dugaan.

“Kami menuntut segera dibebaskan. Petugas dari PSDKP tidak boleh tebang pilih, saat ini masih banyak nelayan menggunakan alat tangkap serupa karena sudah mereka gunakan bertahun-tahun, Alhamdulillah semua tuntutan kami dikabulkan,” terangnya.

Sementara itu, Sub Koordinator Operasional Pengawasan dan Penanaman Pelanggaran Pangkalan KKP Benoa Bali, Yogi Darmono Efendi mengatakan,  pihaknya mengabulkan semua tuntutan nelayan, namun dengan syarat proses hukum pelanggaran lima kapal pengguna alat cantrang tersebut tetap berjalan.

Menurut Yogi,  sesuai Perpres nomor 18 tahun 2021 bahwa penggunaan  alat bantu tangkap ikan berupa cantrang dan jaring-jaring berkantong itu dilarang. Pelarangan menggunakan alat tangkap cantrang tersebut disebabkan karena dinilai tak ramah lingkungan.

“Semua nelayan dibebaskan dan perahu yang kita amankan juga dipulangkan. Meski demkian proses hukumnya tetap jalan, sewaktu-waktu mereka diperlukan keterangannya kita panggil atau kita datang ke tempat mereka,” ujarnya.

Reporter: Zaini Zain