Syarat Mutlak Pelaku Dapat Restorative Justice Harus Ada Perdamaian Dengan Korban

0
114
bhasafm
Kejaksaan launching rumah damai Restorative Justice di kantor eks Karesidenan Besuki (Foto oleh Zaini Zain)

Situbondo- Kejaksaan Negeri Situbondo melaunching rumah damai Restorative Justice, di eks Karesidenan Besuki, Kamis siang kemarin. Peresmian rumah damai tersebut dihadiri Forkopimda serta Forkopimka Besuki.

Rumah damai Restorative Justice akan menjadi tempat mediasi bagi pelaku tindak pidana dan korban. Syaratnya, harus ada perdamaian terlebih dahulu antara pelaku dan korban serta jumlah kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nauli Rahim Siregar, bahwa syarat mutlak Restorative Justice yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya perdamaian, kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta serta ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun dan adanya respon positif dari masyarakat atas Restorative Justice oleh Kejaksaan.

“Untuk kriteria kasus yang masuk di rumah damai Restorative Justice diatur melalui Perja (Peraturan Jaksa Agung) No.15 tahun 2020. Itu  syarat mutlak,” katanya, Kamis, 31 Maret 2022 ditemui usai launching rumah damai Restorative Justice.

Nauli menambahkan, program Kejaksaan Agung mendirikan rumah damai Restorative Justice untuk memberikan rasa keadilan  nyata bagi masyarakat. Sejauh ini, banyak warga miskin terjerat kasus pidana hanya karena mencuri buah kakau atau mencuri buah asam.

BACA JUGA :  Pemkab Anggarkan Rp 180 Juta Untuk Bantuan Alat Jemur Tembakau

Oleh karena itu, kasus-kasus semacam itu tidak perlu sampai ke pengadilan, melainkan cukup diselesaikan di tingkat penuntutan jaksa melibatkan penyidik kepolisian. Selain itu, secara teknis Restorative Justice akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat.

“Aparat Penegak Hukum bukan membela pelaku kejahatan, makanya ada persyaratan yang ditentukan. Nanti akan ada juga pendamping terhadap pelaku dan korban. Upaya penyelesaian kasus pidana di rumah damai Restorative Justice harus tetap memperhatikan dua sisi yaitu pelaku dan korban,” ujarnya.

Lebih jauh Nauli menegaskan bahwa sesuai perintah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bahwa di setiap Kabupaten harus ada minimal lima rumah damai Restorative Justice. Namun kalau pemerintah daerah ingin memfasilitasi berdirinya rumah damai lebih dari jumlah tersebut maka kejaksaan menyambut baik.

“Pak Bupati tadi menyampaikan akan memberikan support lebih jumlah itu, tentu kami sangat bersyukur, karena kita tidak mungkin bekerja sendiri dalam penegakan keadilan berdasarkan Restorative Justice ini,” ujarnya.

Reporter: Zaini Zain